N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KRI Raden Eddy Martadinata 331

PKR 10514, Kapal frigat pertama produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Selasa, 31 Desember 2013

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber Memanas

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber MemanasJakarta Bulan November 2013 diramaikan berita mengenai dugaan penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menterinya pada tahun 2009. Kabar ini memicu beragam reaksi.

Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh Edward Snowden, mantan pegawai NSA. Dalam bocoran dokumen itu disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden SBY, istri, Wakil Presiden Boediono dan beberapa menteri lainnya sebagai target pemantauan.

Agen mata-mata Australia yang juga dikenal sebagai Defence Signal Directorate berusaha melacak aktivitas panggilan telepon SBY setidaknya satu kali. Mereka melacak pembicaraan telepon yang keluar masuk dari telepon genggam SBY pada bulan Agustus 2009.

Selain mengungkap daftar target orang-orang yang dilacak, model handset yang digunakan oleh masing-masing target juga dibeberkan, termasuk diagram "voice event" dari Presiden Indonesia.

Bahkan salah satu slide di dokumen itu menggunakan judul "Indonesian President voice intercept (August '09)", menguatkan adanya upaya untuk mendengarkan isi panggilan telepon Presiden SBY.

Diinjak-injaknya harkat dan martabat negara pun memancing reaksi dari kelompok hacker Anonymous Indonesia untuk bertempur di medan perang cyber menyerang Australia. Apalagi ada kabar yang menyebut bahwa kedutaan besar Australia di Jakarta terlibat dalam jaringan luas pengintaian yang dimotori oleh badan intelijen Amerika Serikat (AS).

Perang cyber pun tak dapat dihindari.

Perang Cyber Tak Terhindar 

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber MemanasSekelompok aktivis hacker atau kerap disebut 'hacktivist' asal Indonesia yang mengatasnamakan dirinya sebagai Anonymous Indonesia mengumumkan daftar ratusan situs Australia yang diklaim telah berhasil mereka bajak via Twitter.

Serangan ini diduga dilakukan sebagai tindakan balasan dendam atas tuduhan spionase (mata-mata) yang dilakukan pihak Kedubes Australia di sejumlah negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Situs-situs yang berhasil dibajak itu di-hack dan mengalami deface atau perubahan tampilan laman. Halaman awal situs diubah dan menampilkan pesan khusus yang berbunyi: "Stop Spying on Indonesia" yang artinya "Berhentilah Memata-matai Indonesia". Kebanyakan situs yang menjadi korban peretasan adalah situs iklan dan bisnis kelas bawah yang tak terlalu populer di Australia dan diperkirakan dipilih secara acak.

Situs Intelijen Australia Dihack 

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber MemanasSetelah sukses meretas ratusan situs komersial asal Australia, giliran situs milik Badan Intelijen Australia yang jadi korban. Situs milik Australian Intelligence Service yang beralamatkan di www.asis.gov.au itu dibuat down (tak berfungsi) 100% oleh para hacker Indonesia.

Hal ini sedikit berbeda dengan serangan sebelumnya yang hanya men-deface (mengubah tampilan) laman awal sejumlah situs komersial asal Australia. Serangan terhadap salah satu situs terpenting di Australia itu dimulai sejak Sabtu malam (9/11/2013). Hingga Minggu (10/11/2013) situs tersebut masih down dan tak bisa diakses. Sebelumnya situs www.asis.gov.au sempat melakukan perlawanan dan melakukan pengalihan alamat ke www.asio.gov.au. Namun sayang usaha tersebut sia-sia.

Australia Ancam Serang Indonesia 

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber MemanasPerang cyber antar hacker Indonesia dan Australia semakin memanas. Hal ini diperparah dengan kemunculan sebuah video berisi ancaman yang diunggah di YouTube baru-baru ini.

Dalam video berdurasi 1 menit 4 detik itu, hacker Anonymous Australia mengungkapkan pernyataan perang cyber dengan Indonesia untuk mengobrak-ngabrik beberapa website ternama Indonesia.

"Hi, Anonymous Indonesia, be prepared. Because your stupid actions, Anonymous Australia, has therefore decided that your country should be destroyed," tulis Anonymous Australia.Dalam video itu, mereka mengancam akan meretas beberapa portal pemerintah dan perusahaan swasta di Indonesia. Beberapa yang menjadi sasaran adalah situs www.indonesia.go.id, www.kpk.go.id, www.garuda-indonesia.com, dan www.polri.go.id. Portal media online juga turut menjadi sasaran.

Situs Polisi Australia Tumbang 

November: Isu Penyadapan dan Perang Cyber MemanasPerang cyber masih terus berlanjut. Giliran situs kepolisian Australia atau Australia Federal Police (AFP) yang tumbang. Diduga kuat situs tersebut menjadi korban serangan hacker.

Salah seorang anggota kelompok hacker Anonymous Indonesia mengklaim bertanggung jawab atas serangan cyber yang menimpa situs kepolisian Australia. Selain situs kepolisian, hacker Anonymous Indonesia juga menyerang situs Reserve Bank. Mereka memposting serangkaian pesan di Twitter setiap kali berhasil menyerang situs.

Pihak AFP dan Reserve Bank sendiri telah mengkonfirmasi bahwa situs mereka diserang. Namun mereka mengklaim bahwa hacker tidak berhasil mendapatkan akses ke data-data penting.

Komisaris Polisi Federal Australia Tony Negus mengatakan pihaknya masih menginvestigasi serangan itu. Menurutnya memang ada upaya serangan yang berusaha menyasar website mereka dan sedang ditangani, namun mereka belum tahu siapa pelakunya.

Pihak kepolisian Australia menyikapi ancaman hacking itu sangat serius dan memperingatkan bahwa hacking adalah sebuah kegiatan kriminal.(dew)


  Liputan 6  

Senin, 30 Desember 2013

PTDI Jual 2 Pesawat ke Militer Filipina

http://us.images.detik.com/content/2013/03/26/4/170149_ptdi2.jpgJakarta ☆ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen pesawat, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), berhasil memenangkan tender pengadaan pesawat untuk militer Filipina.

Perusahaan pelat merah yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat, ini siap menjual 2 unit pesawat tipe NC212i dengan nilai US$ 18 juta atau setara 820 juta peso.


"Kita menang 2 unit NC212i di proyek Light Lift Aircraft nilai budget US$ 18 juta," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PTDI Budiman Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada, Senin (30/12/2013).


Tender pengadaan pesawat ini diadakan oleh Kementerian Pertahanan Filiphina untuk keperluan Angkatan Udara.


"Departemen of National Defense untuk keperluan Philippines Air Force," jelasnya.


Masa proses pengerjaan untuk 2 unit diproyeksi menelan waktu 18-20 bulan. NC212i sendiri merupakan pesawat generasi terbaru dari pesawat tipe NC212-200 atau NC212-400. Pesawat ini merupakan pesawat berukuran kecil.


Pesawat ini, bisa digunakan untuk keperluan komersial, angkut personil militer, kargo, misi khusus hingga transpotasi VIP. Untuk versi sipil penerbangan sipil, pesawat ini bisa dipasang 24 kursi penumpang.


Budiman menjelaskan, PTDI juga berencana mengikuti tender pesawat tipe medium di Kementerian Pertahanan Filiphina. PTDI siap menawarkan pesawat tipe CN235 Maritime Patrol Aircraft asli karya putra bangsa.


"Januari 2014 kita akan ikut tender berikutnya untuk 3-4 maritime patrol/military transport CN235," sebutnya.


  detik  

Acara Peletakan Lunas Kapal Patroli Cepat 43 M

Banten Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasal, Laksma TNI Dariyanto, SE yang didampingi Kadisadal Laksma TNI Agus Setiaji, Sekdismatal memimpin acara peletakan lunas Kapal Patroli Cepat 43 M (KPC-43) TNI Angkatan Laut di galangan kapal Kabupaten Serang Propinsi Banten, Selasa,( 24/12).

Kedatangan Waaslog Kasal di sambut oleh yang didampingi oleh Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Eko Yuri Andriantoro, Dirut PT. Caputra Bapak Kris Pramono serta Dan Satgas Yekda DN KPC 43 M.


Dalam sambutannya Waaslog Kasal menyampaikan bahwa Pembangunan Kapal Perang TNI Angkatan Laut jenis KPC-43 akan lebih memudahkan bagi TNI Angkatan Laut dalam proses pengadaan dan pemeliharaan Kapal TNI Angkatan Laut serta dapat memberikan alternatif solusi ketergantungan TNI Angkatan Laut kepada negara lain dalam proyek pengadaan alutsista pada masa mendatang.


Lebih lanjut Waaslog Kasal berharap kepada PT. Caputra yang merupakan salah satu galangan kapal nasional yang memproduksi alat pertahanan dapat memainkan peranannya yang sangat penting terhadap penyiapan alutsista TNI Angkatan Laut serta dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas kemapuan dalam memproduksi kapal perang yang berteknologi tinggi.


Sementara itu, Dirut PT. Caputra menyampaikan bahwa pembuatan kapal perang TNI Angkatan Laut jenis KPC-43 bukan semata-mata sebagai proyek bisnis, namun sebagai pembuktian untuk memaknai nasionalisme dengan seratus persen tenaga-tenaga anak bangsa yang mampu memberikan yang terbaik untuk membangun bangsa, sehingga kedepan pembangunan kapal perang tidak perlu harus ke Luar Negeri karena bangsa Indonesia juga mampu.


Acara peletakan Lunas Kapal Patroli Cepat 43 M, diawali dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan ditandai dengan pemotongan tumpeng dan penekanan tombol sirine oleh Waaslog Kasal dan dilanjutkan dengan pengelasan lunas kapal secara simbolis oleh Kadisadal, Sekdismatal, Danlanal Banten dan Dirut PT. Caputra dan dilanjutkan dengan penandatanganan MoU.


  Koarmabar  

Minggu, 29 Desember 2013

Untung Rugi Pesawat Berbahan Bakar Nabati

 Pemerintah berupaya menanggulangi dampak perubahan iklim.

Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sepakat untuk memanfaatkan bahan bakar nabati bagi pesawat udara (aviation biofuel). Kedua kementerian juga akan memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) secara berkelanjutan untuk kebutuhan energi di bandar udara.

"Kedua program tersebut merupakan bagian dari aksi Kementerian Perhubungan dalam penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca," kata Menteri Perhubungan, E.E. Mangindaan, dalam sambutan kerja sama kedua kementerian melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Jakarta, Jumat 27 Desember 2013.

Mangindaan menjelaskan, upaya itu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya nasional di bidang bioenergi serta energi terbarukan. Aksi tersebut juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam program konservasi energi.

Pemanfaatan aviation biofuel pada pesawat udara dan renewable energy pada bandar udara, dia menambahkan, akan berkontribusi dalam substitusi bahan bakar minyak berbasis fosil secara bertahap.

Kesepakatan bersama tersebut juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan, strategi, dan langkah aksi program Rencana Aksi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) Kementerian Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 201 Tahun 2013.

Dalam keputusan itu antara lain mencakup implementasi aviation biofuel dengan bauran 2 persen pada 2016 dan target bauran 3 persen pada 2020. Demikian juga dengan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu sebesar 7,5 megawatt pada bandar udara hingga 2020.

Kesepakatan bersama tersebut juga menetapkan dibentuknya tim kerja yang akan melibatkan kedua kementerian beserta operator dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka bertanggung jawab melakukan kegiatan perencanaan, pra pelaksanaan, dan pelaksanaan secara berkelanjutan mulai 2014 hingga 2016.

Tim akan fokus pada empat aspek utama, yaitu pertama, penguatan kelembagaan, regulasi, sumber daya manusia, tata kelola dan bisnis proses.

Kedua, studi, riset, dan pengembangan. Ketiga, uji coba dan persiapan sertifikasi, dan keempat adalah analisis komersial serta harga, produksi, dan keberlanjutan.

Tim kerja tersebut akan mendapatkan pendampingan dan bantuan teknis melalui program kerja sama dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) MSA Annex 5 yang telah ditandatangani pada Oktober 2013 di Montreal, Kanada.

Turunkan emisi gas rumah kaca

Mangindaan menambahkan, melalui kerja sama itu, pemerintah berupaya menanggulangi dampak perubahan iklim dan mitigasi gas rumah kaca seperti telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan G20 di Pittsburgh, AS.

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional.

Dia menjelaskan, pemerintah melalui Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, telah memberikan landasan hukum bagi kementerian dan lembaga, khususnya sektor energi serta transportasi untuk menjabarkan program RAN-GRK secara berkelanjutan hingga 2020.

Khusus untuk inisiatif program dan pemanfaatan bahan bakar nabati pada pesawat udara dan energi terbarukan pada bandar udara telah tercakup dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 201 Tahun 2013. Keputusan itu diperkuat dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2013, yaitu mempercepat kontribusi nasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

"Aksi itu dalam kerangka melakukan konservasi energi sesuai target nasional, yaitu dengan bauran 5 persen biofuel dan energi terbarukan pada 2025," tuturnya.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) maupun Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah meletakkan kerangka dasar strategi dalam penanggulangan perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca itu. Upaya yang dilakukan antara lain pengembangan teknologi dan rancang bangun sarana bergerak, mesin pendorong, dan prasarana yang lebih hemat konsumsi bahan bakar dan energi.

Selain itu, pengembangan tata kelola, bisnis proses, dan operasional serta perawatan sarana bergerak serta titik simpul yang efisien dan hemat bahan bakar atau energi. Upaya lain, peningkatan jalur-jalur, rute-rute, manajemen lalu lintas penerbangan, serta pelayaran yang lebih efisien dan hemat bahan bakar.

Langkah selanjutnya adalah pengembangan bahan bakar alternatif dan energi terbarukan untuk sarana bergerak maupun prasarana bandar udara dan pelabuhan.

"Strategi itu memberikan gambaran bahwa upaya penurunan emisi sektor transportasi sangat erat hubungannya dengan efisiensi bahan bakar dan konservasi energi berbasis fosil," tuturnya.

Dia juga menjelaskan, kontribusi gas rumah kaca dalam berbagai aktivitas transportasi secara nasional cenderung meningkat, seiring dengan pertumbuhan sektor transportasi dan ekonomi nasional. Kondisi itu juga dipengaruhi pertumbuhan aktivitas industrialisasi serta mobilitas barang, dan pertumbuhan populasi, sebaran, serta mobilitas sumber daya manusia.

"Kenaikan pertumbuhan sektor transportasi darat, laut, dan udara maupun kereta api berkontribusi signifikan terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca," ujarnya.

Kegiatan di sektor transportasi itu, menurut dia, masih didominasi oleh pertumbuhan penggunaan energi berbasis fosil, yaitu bahan bakar minyak (BBM) yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Keberhasilan pemanfaatan bahan bakar nabati dan energi terbarukan itu menjadi tantangan dan perlu disikapi bersama, dengan mensinergikan segala elemen dan sumber daya nasional maupun internasional. Upaya ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit (leverage) maksimal bagi pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca itu.

Sementara itu, Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan, upaya pemanfaatan bahan bakar nabati dan energi terbarukan itu merupakan kerja sama untuk mengurangi impor bahan bakar minyak yang jumlahnya sangat besar dan membebani anggaran negara.

"Kita impor BBM ongkosnya setengah triliun rupiah setiap hari. Dengan adanya ini, pelan-pelan kita alihkan ke aviation biofuel dan gas," kata Wacik.

Menurut Wacik, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia masih tergolong sangat kecil, hanya 5 persen dari total bauran energi nasional. Padahal, Indonesia memiliki potensi bahan bakar nabati terbesar kedua setelah Brasil.

Maskapai mendukung

Sementara itu, manajemen PT Garuda Indonesia Tbk menyambut positif rencana penggunaan biofuel tersebut sebagai bahan bakar pesawat.

"Kami mendukung biofuel tersebut dan perlu diuji coba," kata Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar, melalui pesan tertulisnya kepada VIVAnews, Jumat, 27 Desember 2013.

Namun, Emirsyah mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahan bakar itu. "Yang paling penting adalah terkait harga," tuturnya.

Dia menjelaskan, harga biofuel yang jauh lebih mahal dibanding avtur biasa, bisa membuat biaya operasi meningkat. "Selain itu, perlu diperhatikan soal kepastian suplainya," kata dia.
Emirsyah menambahkan, bahan bakar menyerap 40 persen dari biaya operasi maskapai penerbangan pelat merah itu.

Maskapai Lion Air pun tidak mempermasalahkan penggunaan biofuel sebagai bahan bakar pesawatnya. Asalkan, ada satu syarat yang harus dipenuhi.

"Kami, sih, prinsipnya tidak masalah (menggunakan biofuel)," kata Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, ketika dihubungi VIVAnews.

Edward mengatakan, Lion Air dengan senang hati akan menggunakan bahan bakar itu sebagai sumber energi mesin pesawatnya. Tapi, itu bisa dilaksanakan kalau sudah "diamini" oleh perusahaan pembuat pesawat.

"Itu kalau memang sudah diperbolehkan pabrik pembuat pesawat. Kami kan tidak bisa menentukan sendiri (penggunaan) biofuel," kata dia.

Dia pun mengatakan bahwa maskapainya belum mendapatkan informasi tentang kemungkinan mesin pesawat-pesawat yang dioperasikan Lion Air, menggunakan biofuel. Selama ini, maskapai berlambang singa terbang ini menganggarkan dana puluhan persen untuk biaya bahan bakar.

"Sekitar 40-45 persen dari total operational cost," kata dia.

Namun, dia tidak menyebutkan secara pasti jumlah avtur yang "ditenggak" pesawat-pesawatnya. "Itu, kan tergantung operasionalnya, tergantung jam terbangnya," kata dia. (sj)


  Vivanews  

Sabtu, 28 Desember 2013

Syarief Hasan Marahi Anaknya Tentang Korupsi Videotron

Menteri Koperasi & UKM, Syariefuddin Hasan (ANTARA/dok)
Jakarta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Syarief Hasan mengaku sempat memarahi anaknya, Riefan Avran (28) setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di kementerian yang dipimpinnya.

"Setelah diperiksa Kejaksaan, anak saya tidak ada komunikasi, tapi saya hanya sekali pangil dia setelah saya tahu kasus ini. Saya marah kepada dia," ungkap Syarief di Jakarta, Jumat malam, (27/12).

Syarief meminta Riefan bertanggung jawab jika memang dirinya terlibat dalam kasus ini yang telah menyeret tiga tersangka, dari pihak KUKM dan PT Imaje Media yang diduga merupakan milik Riefan.

"Saya katakan, kalau memang betul, kamu harus tanggung jawab. Dia diam," tutur Syarief menuturkan perkataannya terhadap putranya itu.

Syarief juga mengaku tidak mengetahui soal perusahaan yang dimiliki anaknya yang disinyalir fiktif, PT Imaje Media. "Saya tidak tahu sama sekali, kerena dia sudah 28 tahun, dia sudah independen," ucapnya.

Syarief membantah dirinya memberikan kemudahan kepada perusahaan milik anaknya agar memenangkan proyek videotron tersebut. "Jangankan kasus ini, sejak 2009 satu kata ingin membeirkan kemudahan, dorong ikut ambil pekerjaan di kementerian, saya tidak pernah," tandasnya.

Selain itu, Syarief juga tidak mengetahui tentang PT Image Media yang dipimpin seorang office boy sebagai nama direkturnya. "Saya tidak tahu, saya tahu setelah ada persoalan ini. Menurut saya, siapapun sebagai warga negara Indonesia harus mempertanggungjawabkan. Saya sebagai seorang ayah mendorong penegak hukum," ucapnya.

Terkait kasus ini, pada Selasa kemarin, (24/12), penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa Riefan Avrian. Riefan memang kapasitasnya diperiksa sebagai saksi.

Penyidik sendiri sudah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawi Bahtiar; Anggota Panitia Lelang, Kasiyadi; dan Hendra Saputra, Office Boy PT Imaje Media yang namanya tercantum sebagai direktur di perusahaan milik anak Syarief Hasan tersebut.

Penyidik telah menahan tersangka Hasnawi Bahtiar di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, demi kepentingan proses penyidikan. Dengan ditahannya Hasnawi, maka dua dari tiga tersangka kasus ini telah ditahan. Sedangkan kasus ini sendiri masih dalam tahap penyidikan.

"Kasus ini masih dalam penyidikan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Albert P Napitupulu.

Menurut Albert, penyidik tengah mendalami profil tersangka Hendra Saputra yang telah ditangkap di Jalan Gunung Arjuna, Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 16.15 WITA, Rabu, (30/10), mengingat sosok Hendra sebagai Direktur PT Imaje Media kurang meyakinkan.

Hasnawi Bachtiar, Kasiyadi, dan Hendra Saputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan videotron pada Kementrian Koperasi dan UKM untuk tahun anggaran 2012 itu, masing-masing berdasarkan Sprin nomor: Prin 894/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hasnawi, Prin-895/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Kasiyadi dan Prin-893/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hendra. Nilai proyek sebesar Rp 23 miliar dan estimasi kerugian negara sekitar Rp 10 miliar.

Diduga, tersangka tersebut telah melakukan pekerjaan fiktif, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyidik menjerat ketiganya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Juncto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP. (IS)

Siapapun Harus Ditindak, Termasuk Anak Saya!

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM), Syarief Hasan menegaskan, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta harus menindak tegas siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pembangunan videotron di KUKM, termasuk anaknya sendiri yang bernama Riefan Avran.

"Saya dalam posisi ini, tetap selama ada penyimpangan, siapapun harus ditindaklanjuti, sekalipun anak saya sendiri," ucap Syarief di Jakarta, Jumat malam, (27/12).

Syarief yang juga Anggota Dewan Pembina dan Ketua Harian DPP Partai Demokrat ini menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan anaknya yang berusia 28 tahun ini untuk mengikuti pengadaan proyek videotron di kementerian yang dipimpinnya.

Selain, itu Syarief juga mengaku tidak mengetahui soal perusahaan yang dimiliki anaknya yang disinyalir fiktif, PT Imaje Media. "Saya tidak tahu sama sekali, kerena dia sudah 28 tahun, dia sudah independen," ucapnya.

Syarief juga membantah dirinya memberikan kemudahan kepada perusahaan milik anaknya agar memenangkan proyek videotron tersebut. "Jangankan kasus ini, sejak 2009 satu kata ingin memberikan kemudahan, dorong ikut ambil pekerjaan di kementerian, saya tidak pernah," tandasnya.

Selain itu, Syarief juga tidak mengetahui tentang PT Image Media yang dipimpin seorang office boy sebagai nama direkturnya.

"Saya tidak tahu, saya tahu setelah ada persoalan ini. Menurut saya, siapapun sebagai warga negara Indonesia harus mempertanggungjawabkan, saya sebagai seorang ayah mendorong penegak hukum," ucapnya.

Terkait kasus ini, pada Selasa kemarin, (24/12), penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah memeriksa Riefan Avrian. Riefan memang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Penyidik sendiri sudah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Hasnawi Bahtiar; Anggota Panitia Lelang, Kasiyadi; dan Hendra Saputra, Office Boy PT Imaje Media yang namanya tercantum sebagai direktur di perusahaan milik anak Syarief Hasan tersebut.

Penyidik telah menahan tersangka Hasnawi Bahtiar di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, demi kepentingan proses penyidikan. Dengan ditahannya Hasnawi, maka dua dari tiga tersangka kasus ini telah ditahan. Sedangkan kasus ini sendiri masih dalam tahap penyidikan.

"Kasus ini masih dalam penyidikan," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Albert P Napitupulu.

Menurut Albert, penyidik tengah mendalami profil tersangka Hendra Saputra yang telah ditangkap di Jalan Gunung Arjuna, Samarinda, Kalimantan Timur, pukul 16.15 WITA, Rabu, (30/10), mengingat sosok Hendra sebagai Direktur PT Imaje Media kurang meyakinkan.

Hasnawi Bachtiar, Kasiyadi, dan Hendra Saputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan videotron pada Kementrian Koperasi dan UKM untuk tahun anggaran 2012 itu, masing-masing berdasarkan Sprin nomor: Prin 894/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hasnawi, Prin-895/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Kasiyadi dan Prin-893/0.1/Fd.1/06/2013 untuk tersangka Hendra. Nilai proyek sebesar Rp 23 miliar dan estimasi kerugian negara sekitar Rp 10 miliar.

Diduga, tersangka tersebut telah melakukan pekerjaan fiktif, dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga penyidik menjerat ketiganya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Juncto (jo) Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.(IS)


  Gatra  

Tiga Satelit Meluncur pada 2016

Foto ilustrasi satelit. Jakarta Tiga operator bakal meluncurkan tiga satelit baru pada 2016-2017, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Tbk, dan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Ketiga satelit itu diperkirakan menelan investasi tak kurang dari US$ 600 juta atau sekitar Rp 7,2 triliun.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Muhammad Budi Setiawan mengatakan, saat ini Indonesia memiliki enam satelit yang dikelola oleh empat operator, yakni Telkom dengan satelit Telkom-1 dan Telkom-2, Indosat (Palapa D), Asia Cellular Satellite/Aces (Garuda-1), dan Indovision (Indostar II). Sedangkan PT PSN baru akan meluncurkan satelit PSN VI pada 2016.

“Enam satelit ini baru memenuhi 60% kebutuhan transponder nasional untuk telekomunikasi dan penyiaran, sedangkan 40%- nya dipasok dari satelit asing. Sebetulnya kalau kita komit menggelar jaringan kabel serat optik secara merata, beban satelit itu akan berkurang. Tapi satelit masih dibutuhkan secara mutlak untuk berbagai keperluan,” jelas Muhammad Budi Setiawan yang akrab disapa Iwan, di Jakarta, belum lama ini.

Iwan menerangkan, pemerintah berusaha mendukung operator satelit nasional dengan menjaga, mendaftarkan, dan memperjuangkan izin pengelolaan orbit satelit. Izin pengelolaan orbit satelit tidak di tangan otoritas Indonesia, tapi di otoritas global, yakni International Telecommunication Union (ITU).


  Investor  

RI Bakal Jadi Negara Pertama Gunakan Biofuel Untuk Pesawat

http://images.detik.com/content/2013/12/27/1034/biofuel.jpgJakarta Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) di pesawat udara mulai tahun depan. Ini diklaim Menteri Perhubungan EE Mangindaan sebagai yang pertama di dunia.

"Indonesia bisa saja menjadi negara pertama yang menggunakan sumber bahan bakar nabati bagi penerbangan udara dan dengan target bauran 2% di tahun 2016, 3% di tahun 2020, dan 5% di tahun 2025. Insya Allah tentunya. Karena rencana ini baru direkomendasikan oleh badan penerbangan dunia," ungkap Mangindaan saat MoU antara Ditjen Hubud dan Ditjen Energi Baru Terbarukan tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Pada Bandara dan Pesawat Udara Secara Berkelanjutan di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/12/2013).

Acara ini jugga dihadiri juga oleh Menteri ESDM Jero Wacil, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo dan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Nantinya diharapkan penggunaan biofuel pada pesawat udara (aviation biofuel) dan energi terbarukan akan dilakukan secara berkelanjutan mulai tahun depan.

Menurut Mangindaan, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia masih minim, hanya sebesar 5% dari total bauran energi nasional. Saat ini Indonesia memiliki bahan bakar nabati terbesar kedua setelah Brasil. Pemanfaatan bahan bakar nabati nantinya sebagai pengganti bahan bakar minyak berbasis fosil dan mengurangi efek rumah kaca.

"Peristiwa hari ini adalah inisiatif dari dua kementerian yaitu Kemenhub dan ESDM. Inisiatif pemanfaatan bahan bakar nabati adalah lanjutan komitmen untuk strategi global dan nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% di tahun 2020 dan 41% dalam skala internasional," imbuhnya.

Secara hitung-hitungan, kebutuhan avtur PT Pertamina (Persero) pada tahun 2016 diproyeksi mencapai 4,8 juta kiloliter (KL) dan tahun 2020 sebesar 5,8 juta KL. Sehingga diperlukan bioavtur sebesar 95 ribu KL pada tahun 2016, dan 175 ribu KL pada tahun 2017.

"Ini adalah program inisiatif yang diimplementasikan pada pesawat udara dan energi terbaharukan pada bandara udara sudah ada di dalam strategi kami dan di dalam perspektif penerbangan dunia," cetusnya.(wij/dnl)


  detik  

Kisah Indonesia yang Tercoret dari Daftar Negara Kaya Minyak

Jakarta Dulu Indonesia dikenal sebagai negeri kaya minyak. Bahkan Indonesia juga mengekspor hasil produksi minyak ke sejumlah negara dan menjadi salah satu anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) sejak 1961.

Namun, turunnya produksi minyak membuat Indonesia harus tercoret dari daftar negara kaya minyak. Pasalnya, Indonesia sudah menjadi importir minyak, sejak 2003. Hal ini semakin ditegaskan pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaannya di OPEC pada akhir 2008.

Kini di tengah terus menurunnya produksi, konsumsi minyak kian melonjak. Alhasil, Indonesia kini harus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Apa saja yang membuat Indonesia menjadi negara importir minyak? Berikut Berikut ulasan lengkapnya seperti pernah ditulis Liputan6.com, Jumat (27/12/2013):

Kisah Manis dan Pahit Minyak RI

Indonesia melenggang masuk menjadi anggota OPEC pada 1961. Saat itu, Indonesia juga merupakan satu-satunya wakil Asia di OPEC.

Dalam sejarah perminyakan, Indonesia telah dua kali mengalami puncak produksi, yaitu tahun 1977 ketika produksi minyak mencapai 1,65 juta barel per hari (bph). Produksi sebesar itu dihasilkan dari kegiatan produksi yang dilakukan secara primary recovery.

Puncak produksi kedua terjadi tahun 1995 saat produksi minyak kembali pada kisaran 1,6 juta bph. Puncak produksi ini dapat dicapai dari hasil kegiatan Enhance Oil Recovery (EOR) yang dilakukan oleh Chevron, yaitu injeksi air (waterflood) di salah satu lapangannya berhasil meningkatkan produksi dari 12 ribu barel per hari menjadi 32 ribu barel per hari, serta Injeksi uap (steamflood) di lapangan Duri yang terbukti mampu meningkatkan produksi dari 30 ribu barel per hari menjadi 296 ribu barel per hari.

Dengan produksi 1,6 juta barel, saat itu konsumsi minyak Indonesia hanya 800 ribu bph sehingga Indonesia mampu mengekspor minyak.

Namun, Indonesia tidak bisa mempertahankan prestasinya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi minyak mentah terus menurun sejak 1997 yang turun menjadi 1,557 juta bph. Kemudian pada 2006 turun lagi menjadi 1,071 juta bph. Bahkan pada 2007, produksi minyak Indonesia berada di bawah 1 juta bph yaitu 952 ribu bph dan terus merosot.

Hal itulah yang membuat Indonesia mengajukan surat keluar dari anggota APEC pada Mei 2008. Menurut Purnomo Yusgiantoro yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM, status Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dengan tingkat produksi yang terus menurun menyebabkan Indonesia memiliki perbedaan kepentingan dengan OPEC. Lagipula sejak 2003, Indonesia sudah menjadi importir minyak.

Produksi Minyak yang Kian Menipis

Dari tahun ke tahun, produksi minyak Indonesia terus merosot. Sempat menyentuh produksi puncak 1,6 juta bph, kini Indonesia hanya mampu memproduksi minyak setengahnya yaitu 826 ribu bph.

Kepala Plt Satuan Kerja Khusus Pelaksan kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Yohanes Widjonarko mengakui produksi minyak Indonesia terus menurun hingga 30%. Salah satu penyebabnya adalah semakin tuanya ladang-ladang minyak yang ada di Indonesia.

Kondisi itu semakin diperparah karena tidak adanya penemuan cadangan minyak dalam jumlah besar. Alhasil Indonesia hanya mengeruk cadangan minyak yang ada.

Dalam lima tahun terakhir rasio penemuan cadangan baru terhadap produksi (reserves replacement ratio/RRR) sekitar 52%. Padahal idealnya, angka reserves replacement ratio di atas 100% agar setiap satu barel minyak yang diproduksi dapat diimbangi dengan penemuan cadangan dari kegiatan eksplorasi yang hasilnya lebih dari satu barel.

"Dari 321 wilayah kerja, lima tahun terakhir RRR minyak turun 52%, artinya cadangan minyak lebih rendah dibanding yang diproduksi," kata Widjonarko di Jakarta, Selasa 22 Oktober 2013.

Data SKK Migas menunjukkan cadangan minyak RI terus menurun. Pada awal 2012, cadangan minyak Indonesia berada di level 3,74 miliar barel, namun di awal tahun ini turun 150,39 juta barel menjadi 3,59 miliar barel. Jika kegiatan eksplorasi tidak digencarkan, cadangan minyak Indonesia bakal segera habis dalam 12 tahun.

Ada banyaknya kendala telah membuat investor enggan melakukan kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan baru. "Kurangnya insentif, sosial, ekonomi, teknis, dan regulasi," ungkap dia.

Sementara itu, untuk menggenjot produksi minyak dari lapangan yang sudah tua membutuhkan teknologi tinggi seperti EOR. Semakin tua lapangan maka biaya produksinya lebih tinggi.

Impor Jadi Pilihan

Di tengah menurunnya produksi minyak Indonesia, jumlah BBM yang dikonsumsi masyarakat di Tanah Air justru semakin besar sejalan dengan terus tumbuhnya ekonomi Indonesia.

Data PT Pertamina (Persero) menunjukkan konsumsi solar naik 21% dan premium naik 14% dalam setahun terakhir. Dalam sehari, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 1,5 juta bph, sementara produksi minyak nasional sekitar 840 ribu bph.

Tak ada pilihan lain, opsi impor harus diambil. Saat ini Indonesia tercatat mengimpor minyak mentah dan BBM sebanyak 765 ribu bph guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejauh ini, persentase untuk produksi dalam negeri dan impor minyak mentah saja mencapai masing-masing berjumlah 61% dan 39%. Minyak mentah impor yang diimpor Pertamina paling banyak berasal dari Saudi Arabia sebesar 34,67%, impor minyak mentah kedua berasal dari wilayah Mediterania 31,11%, Afrika Barat 25,79% , Asia Pasifik 5,25% dan pecaha Uni Soviet 3,18%.

Terakhir Bangun Kilang Zaman Soeharto

Tak hanya produksi minyak, masalah fasilitas pengolahan minyak juga menjadi kendala dalam pemenuhan konsumsi BBM di dalam negeri. Data menunjukkan, Pertamina hanya memiliki 6 kilang pengolahan minyak di Indonesia.

Kilang minyak Pangkalan Brandan yang kini sudah tidak beroperasi merupakan salah satu cikal bakal kilang minyak Pertamina yang dibangun sejak penjajahan Belanda. Kilang lain seperti Plaju dan Balikpapan juga warisan zaman Belanda.

Meski baru resmi berdiri sejak 10 Desember 1957, jejak kilang PT Pertamina (Persero) sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Meski begitu sepanjang rentang sejarahnya, Pertamina kini tercatat hanya memiliki enam unit kilang minyak yang memiliki kapasitas 1,05 juta barel per hari (bph).

Keenam kilang milik Pertamina yaitu Kilang Dumai, Kilang plaju, Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Balongan dan Kilang Sorong.

Dari total kapasitas kilang tersebut, hanya mampu memproduksi minyak sebanyak 700 ribu-800 ribu bph. Sementara, konsumsi bahan bakar minyak Indonesia saat ini mencapai 1,5 juta-1,6 juta bph dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu membuat jumlah impor minyak dan BBM Indonesia terus tumbuh setiap tahunnya.

Rendahnya produksi BBM domestik disebabkan perusahaan migas pelat merah itu tidak menambah kilang sejak tahun 1995. Kilang terakhir yang dibangun Pertamina yaitu kilang Balongan pada 1994.

"Terakhir kita bangun kilang itu pas zaman pemerintahan Soeharto. Setelah itu, tidak ada kilang dibangun. Semua hanya sebatas wacana," jelas Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat berbincang dengan Liputan6.com, Rabu 19 Juni 2013.

Sebenarnya pemerintah sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan kilang dengan pemerintah negara lain maupun perusahaan asing. Sejumlah negara yang sudah menyatakan kesiapannya untuk membangun kilang di Tanah Air yaitu Jepang, Iran, Saudi Arabia dan Kuwait, namun tidak ada satupun yang dieksekusi pemerintah.

"Dulu alasannya biaya besar dan margin kecil, lalu belakangan setelah sudah banyak yang minat investasi, isunya beralih dari insentif tax holiday dan pembebasan bea masuk yang diminta investor. Aturan tax holiday bea masuk sudah ada, nyatanya sampai sekarang masih tidak jalan," ungkap Marwan.

Lambatnya penambahan kilang di Indonesia, menurut Marwan, tak lepas dari pengaruh mafia minyak yang diuntungkan dari aktivitas impor BBM di Tanah Air.

Jika pemerintah berniat menambah kapasitas kilang, harusnya Indonesia mencontoh India yang dalam tiga tahun bisa membangun kilang besar dengan kapasitas 1,1 juta bph. Proyek itu bahkan dibangun perusahaan lokal India. "India sekarang punya kompleks kilang minyak terbesar di dunia," papar Marwan.

Beri Subsidi Besar-besaran

Meski sudah menjadi negara importir minyak, Indonesia hingga kini masih memberikan subsidi BBM buat rakyatnya. Dana subsidi ini selalu dicantumkan dalam Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN). Uang yang dikucurkan untuk subsidi BBM dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2009, pemerintah telah menggelontorkan dana subsidi BBM Rp 45 triliun. Seiring dengan meningkatkanya konsumsi BBM di Tanah Air, subsidi BBM tahun ini diprediksi bisa menembus Rp 224 triliun.

Untuk mengurangi besaran subsidi BBM sebenarnya pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar mulai Sabtu, 22 Juni 2013 pukul 00.00 WIB. Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Bukan oleh Presiden, kenaikan harga diumumkan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Keekonomian, Lapangan Banteng Jakarta.

Meski sudah dinaikkan, pemerintah mengaku masih memberikan subsidi BBM yang cukup besar bagi rakyat. Sebenarnya dengan dana itu, Indonesia bisa membangun banyak infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan kilang minyak.

Cara Efektif Tekan Impor Minyak

Ada beberapa cara yang bisa diambil Indonesia untuk menekan konsumsi Impor minyak. Salah satunya mengalihkan konsumsi BBM ke gas.

Langkah pertama yang bisa diambil pemerintah yaitu dengan merealisasikan program konversi BBM ke bahan bakar gas. Pasalnya, harga gas jauh lebih murah dari BBM. Saat ini harga keekonomian BBM mencapai Rp 9.500-Rp 10 ribu per liter, sementara gas hanya Rp 4.100 per liter setara premium (lsp).

Tak hanya impor BBM yang bisa ditekan, subsidi BBM juga bisa turun drastis. Apalagi harga premium dan solar saat ini lebih mahal dari gas, yaitu Rp 6.500 untuk premium dan solar Rp 5.500.

Penggunaan gas untuk bahan bakar kendaraan juga diterapkan di banyak negara. Selain lebih murah, gas juga energi yang ramah lingkungan.

Menurut Pengamat Energi Darmawan Prasodjo, pemerintah harus cepat bergerak agar program ini bisa terealisasi. Mengingat, Indonesia juga memiliki sejumlah proyek gas skala besar yang sedang dikembangkan sehingga nantinya bisa memasok gas lebih banyak ke domestik.

"Contoh di Pakistan saja sudah pakai 70%-80% gas, padahal negara itu tidak punya gas. Pakistan rela beli gas dari spot market karena keekonomian memang lebih baik dari BBM," ungkap lulusan dari Texas A & M University tersebut.

Opsi lain yang bisa diambil yaitu mengembangkan ethanol sebagai pengganti BBM. Pengembangan ethanol sebaiknya tidak menggunakan bahan baku minyak jarak karena tidak ekonomis, tapi memakai singkong gajah.

Pemanfaatan ethanol sebagai bahan bakar bisa membantu Indonesia mengurangi impor minyak dan BBM dari sejumlah negara Timur Tengah.(Sis/Ndw/*)


  Liputan 6  

Menuju Kemandirian Industri Pertahanan

http://1.bp.blogspot.com/-JWnpI-1WufA/UiHefvTj9-I/AAAAAAAADJ4/VMhVKKuYKtY/s200/Komodo+ri.2jpg.jpgJakarta Kepala Staf TNI AD (Kasad), Jenderal Budiman, dalam berbagai kesempatan, berujar bahwa 90 persen persenjataan yang dipakai pasukan infanteri adalah buatan industri dalam negeri.

Senjata-senjata yang dipeluk dan dipanggul para prajurit TNI ADA saat bertugas maupun defile mayoritas buatan PT Pindad. Senjata-senjata itu pula yang membawa nama harum Indonesia dalam berbagai kompetisi ketepatan menembak.

Kasad berharap kebanggaan itu menular pada alat utama sistem senjata (alutsista) di sektor lain, terutama untuk alutsista berat yang ditunggangi prajurit kavaleri dan artileri.

"Kita memang belum sanggup membangun alutsista kompleks seperti tank Leopard, tapi kita sedang dalam tahap menuju ke sana," kata Budiman optimistis.

Optimisme itu beralasan karena PT Pindad sudah mampu membangun panser Anoa yang sebagian besar produksi dalam negeri. Pindad sedikit-sedikit juga membangun kendaraan tempur berbagai tipe. Tentu saja itu merupakan cikal bakal membangun kendaraan lapis baja sekelas tank.

Apakah itu pernyataan gagah-gagahan dari seorang kepala staf? Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa pertahanan mutlak diperkuat. "Bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat pertahanannya," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.

Sejak 2010, pemerintah sudah mulai merapatkan barisan untuk membangun kekuatan pertahanan yang tangguh. Apalagi negara-negara di Asia Tenggara sudah diperkuat dengan peralatan perang yang canggih.

Kemhan sudah membuat daftar utama ancaman yang mungkin terjadi terhadap negeri ini. Tentunya bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara. Salah satu ancaman nyata yang sempat menyembul adalah penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat terhadap sejumlah petinggi negara.

Purnomo berharap pembangunan kekuatan pertahanan diikuti dengan penguatan peraturan perundangan dan keputusan politik dari anggota parlemen. Pemerintahan mendatang juga harus kuat komitmennya membangun pertahanan. "Kalau presidennya tidak mengerti militer, bisa saja tidak berlanjut. Jadi, komitmennya harus kuat," kata dia.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yakin sepuluh tahun ke depan, tepatnya 2024, kekuatan pertahanan Indonesia sudah mandiri. Dia optimistis industri pertahanan dalam negeri, swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN) sanggup memproduksi alutsista sendiri.

Kapal Selam

Cikal bakal itu sudah terlihat ketika perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), mau bekerja sama dengan PT PAL membuat tiga kapal selam. Indonesia diperkirakan bisa membuat kapal selam sendiri pada produksi ketiga kapal selam itu. "Sepuluh tahun mendatang kita berharap PT PAL sudah bisa membuat kapal selam sendiri," kata Sjafrie.

Masih dengan Korea Selatan, PT Dirgantara Indonesia juga dilibatkan membuat pesawat tempur generasi 4,5 yang rencananya diberi nama KFX.

Proyek ini, walaupun sempat tersendat, masih terus berjalan bekerja sama dengan Republic of Korea Air Force (Rokaf).

Sebagai perbandingan kecanggihan, pesawat ini memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen dari pesawat F-16 yang menjadi andalan Amerika Serikat. Bahkan, KFX dilengkapi kemampuan antiradar atau stealth.

Melalui Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Indonesia berkomitmen membangun kemandirian industri dalam negeri. Sjafrie, yang merupakan sekretaris KKIP, menyatakan sekuat tenaga Indonesia harus bisa secepatnya membangun kekuatan pertahanan sendiri.

Jika belum bisa, diusahakan untuk melakukan alih teknologi. Dengan catatan kerja sama alih teknologi harus setara dan jangan sampai industri kita dirugikan. Saat ini, sejumlah alutsista yang dibeli dari luar negeri sudah berderet.

Salah satu yang membetot perhatian adalah kedatangan dua tank bobot berat Leopard 2A4 dan tank sedang Marder dari ratusan yang dipesan. Keduanya merupakan produksi dari Jerman. Dari pembelian yang tak lebih dari 280 juta dollar AS itu, Indonesia akan dibimbing untuk bisa memperbaiki kerusakan kecil maupun besar. "Diharapkan ke depan kita bisa membuat sendiri," kata Sjafrie.

Dari tahun ke tahun, anggaran untuk pengembangan alutsista semakin besar. Pada 2010 saja, anggaran untuk membangun kekuatan pokok pertahanan mencapai 42,3 triliun rupiah. Pada 2014 naik hampir dua kali lipat menjadi 83,4 triliun rupiah. Tentu saja menjadi amat strategis. Jika diikuti dengan pengawasan yang ketat, dijamin kekuatan pokok pertahanan kita akan segera terbentuk lima tahun mendatang.

Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, mengatakan kabar yang baik jika pertahanan Indonesia terus diperkuat. Apalagi perkuatan itu dilakukan di semua matra, baik darat, laut, maupun udara. Namun, dia mengingatkan agar sumber daya manusia pengawaknya juga harus diperhatikan. "Pelatihan-pelatihan terhadap pengawak melalui pendidikan formal dan nonformal harus mulai diperbanyak," kata Susaningtyas.

Kualitas Dijaga

Khusus alutsista produksi dalam negeri, dia berharap kualitasnya dijaga sesuai ketentuan internasional. "Jangan sampai begitu akan dipakai kondisinya ringkih," kata dia. Keberadaan KKIP, tambahnya, sangat membantu menuju ke arah kemandirian.

Untuk itu, dia menekankan perlu ada budaya korporasi (corporate culture) yang baik dari BUMN industri pertahanan Indonesia. "BUMN kita harus berimbang dengan industri pertahanan dari negara yang biasa membuat alutsista agar kualitasnya baik," katanya.


  Koran Jakarta  

Jumat, 27 Desember 2013

Pembelian Satelit Militer Akan Gunakan Dana PNBP Kemenkominfo

Rencana pembelian satelit khusus militer guna menangkal penyadapan bakal segera diwujudkan. Prosesnya dipermudah dengan menggunakan duit PNBP Kemenkominfo, tidak memakai dana APBN 2014.

Senayan Rencana pemerintah untuk segera punya satelit khusus militer bakal segera terwujud tahun depan. Soalnya pengadaan satelit guna menangkal penyadapan dan sebagainya itu akan lebih mudah karena tidak menggunakan dana APBN 2014.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengungkapkan, satelit itu akan dibeli dengan duit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenkominfo. "Ini akan lebih cepat prosesnya. Kalau pakai APBN 2014, mesti melalui pengajuan dan menunggu masukan-masukan," katanya kepada JurnalParlemen, Kamis (26/12).

Menurut Hasanuddin, biaya pembelian satelit itu sekitar Rp 5-7 triliun. Dana segitu agaknya cukup dipenuhi dari PNBP Kemenkominfo 2013. Asal tahu saja, PNBP Kemenkominfo pada 2012 saja mencapai Rp 11,58 triliun. Tahun ini jumlahnya diperkirakan naik.

Tapi, supaya tidak jadi masalah, pembelian satelit itu harus dilakukan oleh lintas kementerian/lembaga. Sedangkan pengawasannya oleh DPR. Selanjutnya, BPK tinggal mengauditnya.

"Pengadaannya tidak dilakukan satu kementerian saja, harus melibatkan Kemenhan, Sekneg, dan Kemenkominfo. Kemenhan sebagai institusi yang mengamankan perangkat persandian, Sekneg sebagai wakil pemerintah dan presiden, sedangkan Kemenkominfo penyedia jalur komunikasi," katanya.

Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan segera menindaklanjuti pengembangan sistem pertahanan siber dan punya satelit sendiri untuk keperluan itu. Dikendalikan oleh Kemenhan, pertahanan siber yang ia maksud akan jadi tugas BIN, BAIS, Lemsaneg, dan Polri. Nantinya, pertahanan siber dioperasikan TNI, sedangkan kriminal siber ditangani Polri.


  Jurnal Parlemen  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More