N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KRI Raden Eddy Martadinata 331

PKR 10514, Kapal frigat pertama produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Selasa, 31 Maret 2015

Pemerintah Evakuasi 220 WNI di Yaman Tahap Pertama

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir. (Author: Kemlu)

S
aat ini pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Yaman. Berdasarkan data terbaru hari ini, Selasa (31/3), sebanyak 220 WNI sudah berada di kota yang relatif masih aman di Yaman, Al Hudaydah, dan akan segera dievakuasi ke Kota Jizan, Arab Saudi. Ada dua opsi pemindahan dari Al Hudaydah ke Jizan, yaitu memakai pesawat TNI Angkatan Udara (AU) atau menempuh jalur darat sejauh 600 - 700 kilometer (km).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arrmanatha Nasir mengatakan, jumlah WNI yang akan dievakuasi sangat dinamis atau bisa berubah dari menit ke menit.

Pada Senin (30/3), Menteri Luar Negeri (menlu), Retno Marsudi mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Sanaa akan mengevakuasi 90 WNI dari Sanaa menuju ke Kota Al Hudaydah, namun angka itu bertambah menjadi 190 orang. Setibanya 190 WNI tersebut di Al Hudaydah, ternyata sudah ada 30 WNI yang menunggu di situ, sehingga total WNI yang akan dievakuasi mencapai 220 orang.

“Proses evakuasi untuk WNI kita di Yaman, utamanya akan mengeluarkan mereka ke wilayah terdekat, seperti Salalah di Oman dan Jizan di Arab Saudi. Prinsipnya, evakuasi harus aman, cepat, dan efisien,” kata Arrmanatha, Jakarta, Selasa (31/3).

Menurut Arrmanatha, pemerintah sudah mengirimkan satu pesawat TNI AU jenis Boeing 737 untuk evakuasi WNI. Pesawat itu termasuk jenis pesawat untuk penerbangan jarak dekat, dengan kapasitas sekitar 120 - 200 penumpang.

Saat ini, di Yaman masih ada 4.159 WNI, yang terdiri dari 2.626 mahasiswa, 1.488 pekerja profesional bidang minyak dan gas, dan 45 orang staf KBRI dan keluarganya.

Arrmanatha mengatakan, evakusi WNI akan terus dilakukan, terutama untuk menggeser WNI dari Ibu Kota Yaman, Sanaa, ke kota lain yang lebih aman. Dia menjelaskan, Kota Jizan, yang merupakan kota perbatasan Arab dan Yaman, tidak memiliki bandara internasional. Oleh karena itu, KBRI di Yaman masih mencari cara untuk menerbangkan 220 WNI itu menuju Indonesia.

“Pertama, kita keluarkan WNI dari daerah tidak aman ke daerah aman. Dari situ, mereka akan kita keluarkan dari Yaman, yang penting keluar dulu dari Yaman. Lalu kita cari tempat transit untuk nantinya bisa membawa mereka pulang ke Indonesia,” ujarnya.

Arrmanatha mengatakan, pesawat TNI AU juga membawa tim evakuasi gabungan dari TNI AU, Kemlu, dan kepolisian.

Mekanismenya adalah para WNI di Yaman, yang akan diminta berkumpul di beberapa safe house (rumah perlindungan) di Yaman. Selanjutnya, mereka akan dikumpulkan di satu titik untuk dijemput oleh tim evakuasi.

“Jadi tim evakuasi akan bolak balik, keluar masuk dari titik berkumpulnya WNI, untuk menjemput mereka keluar Yaman,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dengan koalisi liga Arab, agar tidak melakukan serangan ke koordinat tertentu, yang merupakan tempat berkumpulnya WNI. Diantaranya, KBRI Sanaa, Wisma Indonesia di Sanaa, dan safe house.

“Kita sampaikan juga, ada rencana pesawat TNI AU untuk keluarkan WNI kita. Jangan sampai mereka jadi korban salah sasaran tembak,” kata Arrmanatha.
KBRI Sanaa Berhasil Bebaskan Seluruh WNI Kota Sanaa. (Author: localtvkdvr)

P
emerintah melalui perwakilan Indonesia di Yaman berhasil membebaskan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan otoritas negeri itu.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan KBRI di Sanaa berusaha keras mengupayakan pembebasan itu. Ujungnya, hari ini 16 WNI yang ditahan di daerah Shumayla kota Sanaa berhasil dibebaskan.

Sebelumnya total ada 24 TKI diciduk oleh otoritas Yaman karena masalah keimigrasian. KBRI langsung menghubungi pihak berwajib di sana dan proses pembebasan dilakukan bertahap. Hari ini, (31/3) seluruhnya telah ditampung di KBRI.

"Intinya semuanya saat ini sudah dibebaskan," kata Iqbal di Jakarta, Selasa (31/3).

Iqbal mengatakan tindakan pembebasan oleh KBRI ini bukan perkara mudah. Situasi keamanan di Yaman sudah sangat tidak kondusif, perwakilan RI di sana mencari kesempatan dengan blusukan menuju daerah tempat WNI ditahan.

Iqbal mengatakan, alasan otoritas Yaman menahan mereka karena surat ijin tinggal kedaluwarsa.

Para WNI yang mayoritas pelajar di perguruan tinggi itu dijelaskan banyak diciduk di masjid. Mereka menginap di sana karena tidak memiliki ijin tinggal. Sedangkan untuk mengurus perpanjangan ijin tinggal bukanlah hal mudah. Apalagi situasi Yaman sedang kacau balau karena pemberontakan Houthi.

Sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pelajar untuk 'bergerilya' dari masjid ke masjid. Untuk menghindari kejadian itu berulang, KBRI Yaman telah mengarahkan sejumlah WNI di Sana'ah menuju kota Al-Hudaidah. Lokasi tersebut dinilai jauh lebih stabil dari Sana'ah.

"Ada 230 an dari Sanaa ke Al-Hudaidah. Relatif stabil, tidak ada tempat yang aman di Yaman, Al-Hudaidah lebih stabil," lanjut Iqbal.

Jumlah WNI menuju ke kota tersebut akan terus bertambah. Pertimbangan soal situasi yang lebih stabil daripada Sana'ah menjadi poin utama. "Kemarin itu 90 ditambah 22 WNI ke Al-Hudaidah," pungkas Iqbal.
Yaman Membara, Polri Kirim Tim Evakuasi WNI Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol. Agus Rianto

B
uruknya situasi keamanan yang terjadi di Yaman belakangan ini membuat Markas Besar (Mabes) Kepolisian RI (Polri) ikut sibuk. Korps baju coklat ini mengirimkan tujuh orang personilnya ke Yaman untuk membantu proses evakuasi sekitar 2.000 WNI yang ada di sana.

"Wakapolri sudah memerintahkan tim untuk membantu percepatan pemulangan WNI yang masih cukup banyak, sekitar lebih dari 2.000 orang di sana. Besok, tanggal 1 Mei, kita mengirimkan satu tim yang terdiri dari tujuh orang," kata Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto, di Mabes Polri, Selasa (31/3).

Menurut Agus, tujuh orang itu-yang terdiri dari lima lelaki dan dua wanita-akan bertugas di Sanaa, Yaman dan Salalah, kota perbatasan antara Yaman dan Oman.

"Mereka itu terdiri dari gabungan beberapa fungsi di Polri. Mereka akan bertugas lebih kurang dua (2) minggu. Namun, itu tergantung dari situasi di sana. Kita akan melihat perkembangannya," tambah Agus.

Disinggung soal kepentingan mengirimkan petugas dari Indonesia dibandingkan dengan mengirimkan pesawat carter atau pesawat dan kapal perang TNI, hal mana dilakukan Tiongkok, Agus menandaskan pihaknya memrioritaskan upaya evakuasi.

"Yang penting, kita mempersiapkan tim untuk evakuasi terlebih dahulu. Masalah pergeseran, nanti Kemenlu dan Kedubes di wilayah setempat yang akan membicarakannya," ujar Agus.

Tim yang dikirim akan mengamankan WNI yang berada di sana dan secara bertahap akan menggeser para WNI yang tersebar di sejumlah lokasi, ke area di sekitar KBRI. Hingga 26 Maret lalu, menurut Agus, sudah 148 WNI berhasil dievakuasi.

Seperti diketahui, kelompok Houthi mengkudeta pemerintahan di Yaman. Hal ini membuat koalisi yang terdiri dari anggota negara-negara Dewan Kerjasama Teluk pimpinan Arab Saudi berang dan menggempur negara tersebut.

  Berita Satu  

Tim Jupiter Latihan Perdana setelah Insiden di Malaysia, Begini Aksinya

Tim Jupiter kembali beraksi di langit Yogyakarta siang ini. Mereka berlatih secara full team untuk pertama kalinya sejak insiden di Malaysia.

"Ini pertama kali latihan secara full team sejak peristiwa di Malaysia," ujar Kepala Penerangan dan Perpustakaan (Kapentak) Lanud Adisutjipto Mayor Sus Hamdi Londong di kantornya di Yogyakarta, Selasa (31/3/2015).

Pesawat Jupiter take off pada pukul 09.00 WIB, sebanyak 8 formasi ‎diperagakan dalam latihan kali ini. Sedangkan sebenarnya tim ini memiliki 16 formasi terbang.

"Latihan sekarang 8 formasi saja. Menyesuaikan jadwal penerbangan komersil dan sekolah penerbangan," ujar Londong.

Latihan ini juga menjadi persiapan untuk tampil pada acara peringatan HUT ke-69 TNI AU yang akan digelar pada 9 April di Jakarta.

Pesawat take off berurutan Jupiter 1, Jupiter 2, Jupiter 3, Jupiter 4, Jupiter 5, disusul Jupiter 6. Pesawat Jupiter 7 dan Jupiter 8 lah yang kini menggantikan Jupiter 5 dan Jupiter 6 yang mengalami insiden di Malaysia.

Keenam pesawat tampak terbang berdekatan satu sama lain, menukik secara vertikal, lalu menghujam ke bawah dan kembali terbang secara horisontal dalam hitungan beberapa detik. Memukau.

Latihan atraksi hari ini dilaksanakan selama sekitar 20 menit. Cuaca cerah mendukung latihan ini.

Anggota Tim Jupiter mengalami kecelakaan di Langkawi, Malaysia, Minggu (15/3/2015) lalu. Saat itu, mereka melakukan geladi resik untuk Eksibisi Maritim dan Kedirgantaraan Langkawi 2015. Dalam insiden itu, pilot selamat dengan menggunakan kursi pelontar. Tim Jupiter batal beratraksi di langit Langkawi.

  detik  

22 Situs Diblokir

Menag Minta BNPT Jelaskan Pemblokiran 22 Situs Terkait Paham Radikal Tampilan situs voa-islam.com saat coba diakses

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar BNPT memberikan penjelasan terhadap 22 situs yang diblokir terkait ajaran radikal. Lukman meminta agar masyarakat diberi pemahaman oleh BNPT tentang definisi radikal.

"Penjelasan resmi dari BNPT itu diperlukan agar masyarakat mengetahui definisi dan batasan 'radikal' itu seperti apa," ujar Lukman dalam akun twitternya, Senin (30/3/2015).

Menurutnya dengan adanya penjelasan dari BNPT masyarakat akan mengetahui apa alasan website itu diblokir. Menag juga sudah meminta Menkominfo terkait alasan pemblokiran.

"Saya juga menelepon Kepala BNPT untuk dapatkan kronologisnya. Saya minta BNPT membuat penjelasan resmi terkait hal itu," ucapnya.

Lukman menegaskan pihaknya tidak tahu menahu soal pemblokiran tersebut.

"Dengan penjelasan ini saya ingin tegaskan bahwa Kemenag tak terlibat sama sekali dalam proses pemblokiran situs-situs tersebut," ucapnya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu menyatakan, Kemkominfo telah memblokir 22 situs/website yang bernuansa radikal. Ada 22 situs internet radikal yang diadukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Walau sudah diblokir tapi situs-situs itu masih bisa dibuka via handphone. Baik versi mobile maupun versi desktopnya.(rvk/ear)
Sudah Banyak yang Terkena Pengaruh, Cukup Kemenkominfo memblokir 22 situs yang dianggap radikal atas permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Apa kata BNPT terkait permintaan ini?

"Sebelumnya sudah ada pemikiran yang seperti ini yang cukup lama. Ini kan ada langkah-langkah yang dilakukan. Dilakukan karena sudah cukup banyak yang menjadi korban ikut ISIS," ujar staf ahli BNPT Wawan Purwanto ketika dikonfirmasi, Selasa (31/1/2015).

Wawan meminta semua pihak untuk menahan diri. Menurutnya apa yang dilakukan BNPT adalah langkah untuk menghentikan persebaran paham radikal.

"Banyak akibat yang ditimbulkan dari pemahaman yang setengah-setengah dari informasi yang didapatkan. Ini merupakan suatu bentuk penertiban. Semua pihak supaya menahan diri," kata Wawan yang juga merupakan pakar intelijen ini.

Sejumlah pihak termasuk Menag Lukman Hakim mempertanyakan langkah BNPT yang meminta blokir 22 situs termasuk di dalamnya sejumlah situs yang selama ini dikenal netral. Sayangnya ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Wawan belum sempat menjelaskan secara detail.

"Saya sedang ada acara. Nanti akan saya jelaskan lagi," kata Wawan yang memang sedang berada di tengah acara ketika berbincang melalui telepon ini.

Website kominfo.go.id menyebut ada 22 website yang telah diblokir, yaitu:

1. arrahmah.com
2. voa-islam.com
3. ghur4ba.blogspot.com
4. panjimas.com
5. thoriquna.com
6. dakwatuna.com
7. kafilahmujahid.com
8. an-najah.net
9. muslimdaily.net
10. hidayatullah.com
11. salam-online.com
12. aqlislamiccenter.com
13. iblat.net
14. dakwahmedia.com
15. muqawamah.com
16. lasdipo.com
17. gemaislam.com
18. eramuslim.com
19. daulahislam.com
20. shoutussalam.com
21. azzammedia.com
22. indonesiasupportislamicatate.blogspot.com(fjr/nrl)
Pemblokiran 22 Situs Terkait Paham Radikal Jadi Trending Topic 22 Situs yang diduga terkait paham radikal diblokir atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Hal ini menuai kritik dari para netizen sehingga menjadi trending topic di Twitter.

Saat diakses, Selasa (31/3/2015) pukul 10.35 WIB, #KembalikanMediaIslam menduduki trending topic untuk Indonesia. Kebanyakan para netizen yang menggunakan hashtag ini membandingkan situs yang diblokir dengan situs porno.

Seperti yang dikicaukan oleh salah satu pengguna Twitter, @devii_riZkiyah. "Jangan situs porno aja yang dibanyakin #KembalikanMediaIslam," tulis Devi di akun Twitter-nya.

Tak sedikit pula grafis parodi atau meme yang membandingkan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dengan Menteri Komunikasi dan Informasi saat ini, Rudiantara. Dalam meme itu, foto Tifatul disematkan tulisan 'Zamanku Situs Porno Diblokir', sementara pada foto Rudiantara dipasang tulisan 'Zamanku Situs Islam Diblokir'.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu menyatakan, Kemkominfo telah memblokir 22 situs/website yang bernuansa radikal. Kemkominfo meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir 22 situs sesuai yang disampaikan pihak BNPT.

Situs yang diblokir itu adalah arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com dan muqawamah.com.

Lalu ada lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, daulahislam.com, shoutussalam.com, azzammedia.com dan indonesiasupportislamicstate.blogspot.com. Walau begitu beberapa situs tersebut masih bisa diakses melalui telepon selular.(vid/nrl)

  detik  

Senin, 30 Maret 2015

8 WNI dibebaskan di Yaman

Puluhan WNI Ditahan di Yaman Harus Dipulangkan! Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memerintahkan pemulangan puluhan WNI yang ditahan di Yaman

W
akil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menyatakan, puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Yaman harus segera dipulangkan. Ada lebih dari 20 WNI ditahan di Yaman karena diduga terkait pelanggaran imigrasi.

Menurut JK, upaya pembebasan puluhan WNI tengah dilakukan. Jika berbahaya, kata dia, upaya pemulangan harus dipercepat.

"Ya tentu harus segera dipulangin, kalau memang berbahaya," kata JK usai menghadiri "Rembug Nasional Dikbud" di Bojongsari, Depok, Senin (30/3/2015).

JK mengaku telah menerima laporan atas nasib puluhan WNI itu. Dia mengklaim bahwa pihak Kedutaan Besar Indonesia di Yaman tengah bekerja keras untuk memulangkan puluhan WNI itu.

"Ya ada beberapalah laporan, kedutaan besar kita sudah kerja keras untuk itu, kedutaan kita tinggal bagaimana kontak ke negara lain," ujarnya.(mas)
Perang Berkecamuk, 23 WNI di Yaman Ditangkap Menlu Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan, 23 WNI ditangkap di Yaman. (Sindonews/Victor Maulana)

D
i saat perang di Yaman sedang berkecamuk, sebanyak 23 Warga Negara Indonesia (WNI) justru ditangkap oleh otoritas di Yaman. Demikian konfirmasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Senin (30/3/2015).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan puluhan WNI yang ditangkap rata-rata mahasiswa yang tersangkut masalah administrasi. "Dari informasi yang kita peroleh itu karena masalah imigrasi atau izin tinggal," kata Menlu Retno, Senin (30/3/2015).

Pemerintah Indonesia, katanya, terus mengupayakan pemulangan para WNI yang ada di Yaman, khusunya yang berada di Ibu Kota Sanaa. Setidaknya terdapat 4.158 WNI yang ada di Yaman, di mana mayoritas dari mereka ada mahasiswa.

"Terdapat 4.159 WNI, di mana 2.626 di antaranya adalah mahasiswa. Sebanyak 1.488 adalah pekerja profesional di Yaman yang kerja perusahaan minyak dan gas di negara tersebut. Sedangkan 45 orang lainnya adalah diplomat kita beserta keluarganya," ujar Retno.

Kondisi Yaman saat ini masih mencekam. Pertempuran antara milisi Houthi dan pasukan koalisi Teluk yang semula berpusat di Sanaa, kini mulai menyebar ke wilayah lain di Yaman.(mas)
Dari 23 WNI yang Ditangkap di Yaman, 8 Orang Dibebaskan Menteri Luar Negeri Yaman, Riyadh Yasin menyalahkan pemberontak Houhti atas insiden serangan yang menimpa kamp pengungsi Marzak di wilayah Haradh, Yaman utara. [Reuters]

M
enteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, pada Senin (30/3/2015), mengatakan, dari puluhan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap di Yaman, beberapa di antaranya telah dibebaskan.

Para WNI yang sudah dibebaskan kini berada di Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Sanaa. "Dari 21 WNI yang ditangkap, lima sudah dibebaskan dari penjara Shumayla dan saat ini staf kita di KBRI sedang berusaha untuk mencari WNI lainnya," kata Menlu Retno.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, mengkonfirmasi ada 23 WNI yang ditangkap oleh otoritas Yaman. Menurut juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nassir, jumlah itu memang benar. Hanya saja, dua WNI sudah dibebaskan beberapa hari sebelumnya, sehingga tinggal 21 WNI.

"Sebelumnya kami mendapat kabar 23 orang yang ditangkap, dan dua orang tersebut sudah dibebaskan beberapa hari lalu," katanya.

Sementara itu, Direktur PWBI-BHI Kemlu Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan, informasi terbaru dari KBRI di Sanaa, ada satu lagi WNI yang telah dibebaskan. Menurutnya, total sudah ada delapan WNI yang dibebaskan. Sedangkan 15 WNI lainnya masih ditahan di Yaman.

Menlu Retno juga memerintahkan untuk mengevakuasi sekitar 95 WNI dari Sanaa, ke wilayah lain yang lebih aman, sebelum akhirnya dibawa keluar dari Yaman. Menurutnya, ada rencana untuk mengevakuasi para WNI yang ada di Yaman ke Oman dan Arab Saudi sebelum dipulangkan ke Indonesia.(mas)
Kedubes Indonesia di Yaman Tetap Beroperasi Kemlu memastikan, KBRI yang berada di Sanaa, Yaman akan terus beroperasi, walaupun kondisi di wilayah tersebut saat ini sedang dilanda peperangan. [Reuters]

K
ementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) memastikan, Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) yang berada di Sanaa, Yaman akan terus beroperasi, walaupun kondisi di wilayah tersebut saat ini sedang dilanda peperangan.

Kepastian tetap beroperasinya Kedutaan Indonesia di Sanaa disampaikan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia (PWNI-BHI), Lalu Muhammad Iqbal. Dugaan KBRI akan ditutup awalnya muncul ketika Indonesia dikabarkan akan mengevakuasi 95 WNI dari Sanaa, dimana diantaranya terdapat staf dan keluarga diplomat Indonesia di Sanaa.

"Menggeser posisi 95 orang ini tidak berarti KBRI tutup, dan berhenti melakukan evakuasi. Kami tegaskan, bahwa KBRI tetap buka, KBRI masih akan tetap memfasilitasi evakuasi dan perlindungan bagi WNI yang ada di Sanaa dan sekitarnya," kata Iqbal pada Senin (30/3/2015).

Setidaknya terdapat 4.158 WNI di Yaman, di mana 2.626 di antaranya adalah mahasiswa. Sebanyak 1.488 adalah pekerja profesional di Yaman yang bekerja perusahaan minyak dan gas di negara tersebut. Sedangkan 45 orang lainnya adalah diplomat beserta keluarganya.

Indonesia sendiri menjadi segelintir negara yang masih mengoperasikan Kedutaan mereka di Yaman, khususnya di Sanaa. AS, Inggris dan Arab Saudi adalah beberapa negara yang telah menutup atau memindahkan Kedutaan mereka dari Yaman.(esn)

  sindonews  

Minggu, 29 Maret 2015

Pemprov DKI gandeng Google Indonesia dukung aplikasi "smart city"

Ilustrasi - Kota Jakarta (Foto Antara/Zabur Karuru)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng Google Indonesia untuk mendukung kompetisi bagi "developer" untuk menciptakan aplikasi mobile platform Android, yang dapat mendukung terwujudnya konsep kota pintar atau "smart city".

"Dalam hal ini, pemerintah memberi dukungan moral, di mana karya mereka nanti bisa terintegrasi dan dapat digunakan oleh pemerintah," kata Ketua Unit Pengelola Teknis Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta Alberto Ali di Jakarta, Minggu.

Alberto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah mengusung konsep Jakarta Smart City sejak 2014 lalu, di mana Jakarta diharapkan menjadi kota modern, laik huni dan pemerintahannya berorientasi kepada kepentingan publik.

Menurut Alberto, pengembangan teknologi merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan Jakarta Smart City untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui teknologi.

"Dengan aplikasi yang dikompetisikan ini, diharapkan kebijakan pemerintah bisa diambil berdasarkan data. Data tersebut bisa diperoleh dari masyarakat yang menggunakan teknologi itu sendiri," ujar Alberto.

Sehingga, lanjutnya, pengambilan kebijakan pemerintah akan tepat sasaran dan lebih efisien, karena berdasarkan data, informasi dan fakta di lapangan.

Alberto menambahkan, Jakarta Smart City ditargetkan dapat terwujud pada akhir 2017.

Kompetisi bernama Andorid One Hack for Impact tersebut diikuti oleh sekitar 50 peserta dari dalam negeri, yang akan membuat aplikasi untuk memberikan solusi terhadap tiga masalah besar di Jakarta, yaitu kesehatan, pendidikan dan transportasi publik.

  Antara  

Awasi Pergerakan Pesawat, Susi Air Gunakan Satelit Canggih

http://images.detik.com/content/2015/03/28/4/132257_susiairblusky.jpgAplikasi Blue Sky milik Susi Air (Wiji-detikFinance)

Untuk memonitor pergerakan seluruh pesawat miliknya, maskapai penerbangan Susi Air punya cara khusus. Susi Air menggunakan sistem aplikasi Blue Sky dan menjadi maskapai satu-satunya di Indonesia yang menggunakan sistem terbaru buatan Amerika Serikat (AS).

"Dengan sistem Blue Sky asal AS ini, kita bisa lihat seluruh pergerakan pesawat kita," ungkap Business Commercial Susi Air, Drajat Mulyanto sambil menunjukan aplikasi tersebut di ruang kerja Susi Air, Jalan Merdeka No. 312, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Sabtu (28/3/2015).

Drajat mengatakan, pada dasarnya sistem ini seperti alat Vessel Monitoring System (VMS) yang ditempatkan di kapal laut. Sistem Blue Sky ini mampu mengetahui di mana saja pergerakan pesawat Susi Air di seluruh Indonesia pada waktu yang bersamaan. Sistem ini juga terkoneksi dengan sistem Google Earth.

"Bisa monitor seluruh pesawat Susi Air mulai dari take off hingga landing. Kecepatan juga bisa dimonitor, dengan sistem ini semua pergerakan pesawat Susi Air kita bisa lihat termasuk saat jatuh," paparnya.

Alat ini dioperasikan oleh petugas khusus yang dinamakan Flight Following atau semacam petugas Air Traffic Control (ATC) di bandara. Petugas Flight Following akan mencari tahu bila pesawat diam atau tidak terbang dan akan diteruskan ke petugas Flight Following lokasi terdekat.

"Setiap distrik ada manager sendiri. Kalau ada warning atau tanda, kita bisa tahu dengan hanya melihat aplikasi ini," tuturnya.

Drajat mengungkapkan lagi, saat ini Susi Air mengoperasi berbagai macam jenis/tipe pesawat. Seperti tiga unit pesawat jenis Avanti dengan kapasitas angkut 8 penumpang/ pesawat atau disebut pesawat carter VIP. Kemudian ada 32 pesawat Grand Cessna Caravan 208 dengan kapasitas daya angkut 12 penumpang/pesawat.

Lalu ada 9 pesawat jenis Pilatus Porter dengan mayoritas penggunaan ada di Papua dan Kalimantan. Kemudian ada juga 2 unit helikopter jenis Agusta Grand dan Agusta Quala serta 1 pesawat jenis Dornier 228.

"Gambar pesawat berwarna putih itu untuk Cessna Grand Caravan, warna kuning untuk Avantie, Merah Muda Pilatus Porter," tandas Drajat sambil menunjuk citra satelit.(wij/rrd)




  ★ detik  

Sabtu, 28 Maret 2015

Ketemu PM Belanda, Jokowi Ingin Rencana Tanggul Raksasa Garuda Dilanjutkan

Laporan dari Hainan Presiden Jokowi dan PM Belanda Mark Rutte (Laily/Setpres)

Begitu tiba di Hainan, Tiongkok, Presiden Joko Widodo langsung menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Jokowi minta agar rencana proyek prestisius bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall bisa diteruskan.

"Pembangunan Giant Sea Wall saya minta dilanjutkan perencanaannya sehingga nanti bisa dikonkretkan dalam sebuah pelaksanaan pembangunan," kata Jokowi di Hotel MGM Grand Sanya, Hainan, Tiongkok, Jumat (27/3/2015).

Menurut Jokowi, rencana proyek tanggul laut raksasa berbentuk burung garuda itu bisa diteruskan lebih detil. Jika sudah ada studi detilnya, barulah pemerintah bisa memutuskan kelanjutan wacana itu.

"Dalam kalkulasi dengan Bappenas dan DKI," lanjut Jokowi.

Jokowi sendiri tidak terlalu suka dengan adanya MoU untuk perencanaan ini. Yang paling penting adalah perencanaan detil sehingga bisa secepatnya diputuskan.

"Kalau saya sih nggak senang MoU-MoU yah, yang penting perencanaan ada, diputuskan dilaksanakan," tandasnya.

Berdasarkan dokumen National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN), pembangunan tanggul raksasa di utara Jakarta dibuat dalam 3 tahap:

Pertama atau tahap A,‎ yaitu penguatan garis pantai Jakarta sudah dimulai pada tahun 2014. Rencananya dilakukan hingga 2018 atau 4 tahun ke depan.

Pada fase ini mencakup penguatan tanggul dan pemasangan stasiun pompa. Total investasinya mencapai US$ 1,9 miliar.

Kedua atau tahap B‎, pembangunan tanggul laut luar dan reklamasi laut (pulau buatan) seluas 1.250 hektar hingga 4.000 hektar pada periode 2018-2022. Pada fase ini juga akan dikembangkan jalan tol dari Tangerang dan Bekasi. Termasuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dari pusat kota ke Jakarta.

Pada fase ini, selain pembangunan tanggul laut luar, juga ada pembangunan stasiun pompa, pintu air, pemindahan jaringan pipa, restorasi hutan bakau dengan perkiraan biaya US$ 4,8 miliar.

Ketiga alias tahap C‎, ini merupakan fase pembangunan tanggul luar di sisi timur Jakarta, namun sampai saat ini belum bisa ditentukan apakah tanggul laut di sisi luar bagian timut diperlukan. Alasannya penurunan muka tanah di kawasan timur masih relatif lambat dan sungai-sungai utama masih mengalir bebas.

Konsep tanggul laut 'Garuda Raksasa' di perairan Teluk Jakarta dianggap sebagai opsi terbaik untuk mencegah Jakarta Utara tenggelam di 2050. Konsep ini banyak punya manfaat seperti adanya tanggul dan waduk raksasa di Teluk Jakarta. Proyek ini sempat digroundbreaking pada 9 Oktober 2014.

Diperkirakan butuh anggaran hingga Rp 500 triliun (pemerintah dan swasta) untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya pada 2022 atau paling lambat 2030.

  detik  

Kalau N250 Buatan Habibie Berhasil, Tak Akan Ada ATR 72 Buatan Prancis

http://images.detik.com/content/2013/03/27/1036/155416_n250gatotkocopart2.jpg[Feby-detikFinance]

Pesawat N250 ciptaan BJ Habibie merupakan pesawat yang diyakini bakal laris manis di industri penerbangan. Namun proyek tersebut dihentikan saat krisis 1998. Kalau pesawat ini berhasil terbang, maka tidak akan ada 1.500 unit pesawat ATR di dunia ini.

"Kalau saja N250 itu berhasil terbang, artinya seluruh sertifikasi sudah dipenuhi. Pesawat ini akan laris manis di dunia penerbangan, industri penerbangan kita akan jauh lebih besar lagi," ucap Vice President PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Irzal Rinaldi Zailani kepada detikFinance di The 12th Langkawi International Maritime & Aerospace & Exhibition, Malaysia, Rabu (27/3/2013).

Saat N250 dikembangkan BJ Habibie, belum ada pesawat dengan kelas yang sama di dunia ini. Jika dulu pesawat ini lolos dan terbang untuk sipil, pesawat ATR jenis 72 dan 42 tidak akan ada sampai terjual 1.500 unit.

"Bahkan mungkin tidak akan ada (ATR), karena kelas N250 dulu dengan ATR 72 dan 42 saat ini masih jauh di atasnya," ucap Irzal.

"Asal anda tahu N250 itu mesinnya spesial, dibuat khusus, kalau mobil itu N250 itu Mercy. ATR itu mesinnya Avanza, serius. Karena N250 jauh lebih irit dan cepat karena spesial, kursinya sudah 50 dan harga hampir sama. Coba sekarang bandingkan harganya hampir sama, irit, jauh lebih cepat, jumlah kursi sama, pilih mana? Tentunya N250-lah," sambung Vice President Corporate Communication PT DI, Sonny Ibrahim.

Namun kemunculan N250 ini membuat banyak negara khawatir. Apa yang terjadi?

"Dari 150 BUMN yang ada, hanya 1 BUMN yakni PT DI dulu IPTN yang dikenakan keputusan IMF untuk dihentikan proyek N250. Aneh kan? Ya itulah yang terjadi," tandas Sonny.

Sekarang, pesawat bermesin propeler ini mangkrak. Dua tipe N250 versi Gatot Kaca berpenumpang 50 orang dan N250 versi Krincing Wesi berpenumpang 70 orang ini hanya menjadi besi tua di Apron atau parkir pesawat milik PT DI di dekat landasan Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Kalau mau menghidupkan si 'Gatot Kaca' ini bisa saja, namun butuh upaya besar. "Tapi butuh upaya yang besar karena seluruh sistemnya harus di upgrade dengan sistem dan teknologi yang baru," tandasnya.

Namun mimpi BJ Habibie belum kandas, sang anak yaitu Ilham Habibie bertekad untuk mewujudkan mimpi sang ayah dan bangsa Indonesia, memproduksi pesawat sipil the next N250, si Gatotkaca terbang melintasi nusantara dan dunia.

Seperti diketahui N250 adalah pesawat untuk penerbangan sipil yang dibangun oleh IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara) sekarang namanya PT Dirgantara Indonesia.

Namun karena ada negara besar yang menilai N250 bisa berdampak besar dan menguasai industri penerbangan di dunia, oleh IMF diminta proyek ini dihentikan.




  ★ detik  

Jumat, 27 Maret 2015

Pesawat N-219 Siap Diproduksi Massal

Prototype N219

Pemerintah pusat, melalui PT Dirgantara Indonesia (DI), tengah menyiapkan produksi massal pesawat kecil jenis N-219. Pesawat tersebut dikhususkan untuk melayani penerbangan jarak dekat antarwilayah di Indonesia.

“N-219 akan digunakan untuk menjangkau antarkota berjarak sekitar 200 kilometer. Kapasitasnya kurang lebih 19 penumpang,” ungkap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti), M Nasir, saat mengunjungi Solo Techno Park (STP), Selasa (24/3).

Ia mengklaim, saat ini prototipe pesawat tersebut telah selesai dibuat. “Satu unit pesawat riset itu bernilai sekitar Rp 120 miliar sampai Rp 125 miliar. Kami sedang mengupayakan agar N-219 bisa lulus uji sertifikasi pada tahun ini.” Dengan demikian, lanjut Nasir, PT DI diharapkan bisa mulai memproduksi pesawat tersebut secara massal pada 2016.

“Jika produksi pesawat itu bisa direalisasikan pada 2016, maka tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan dirgantara Indonesia,” tegas Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Nasir mengatakan, kendati biaya yang dibutuhkan untuk membuat prototipe N-219 relatif tinggi, harga pasaran yang dipatok untuk pesawat tersebut bisa di bawahnya.

“Harga keekonomiannya bisa berkisar US 6 juta dollar. Atau kira-kira Rp 70 juta per unit. Dibanding dengan produksi luar negeri, harga segitu jauh lebih murah.” jelasnya.

Thailand dan Filipina, oleh Nasir diklaim sebagai contoh negara yang sudah menyatakan ketertarikannya terhadap N-219.

“Tapi kami akan fokus kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu. Lagipula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, kami masih kesulitan,” tandasnya.(Agustinus Ariawan/CN34/SM Network)

  ⚓️ suaramerdeka  

Nama Lain Bakamla

Setiap negara memiliki sebutan bagi badan atau lembaga yang memiliki tugas sebagai penjaga laut dan pantainya. Sebut saja Amerika, yang menamai badan tersebut dengan United State Coast Guard (USCG), Jepang dengan Japan Coast Guard (JPG), Malaysia dengan nama Malaysia Maritime Enforcement Agency (MMEA).

Indonesia memiliki Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) atau dalam istilah asing menjadi Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG). Terbitnya UU No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menyatakan tentang pembentukan Badan Kemanan Laut (Bakamla), maka sebutannya adalah Indonesia Coast Guard.

“Untuk pergaulan internasionalnya, sebutan untuk Bakamla adalah Indonesia Coast Guard,” kata Laksmana Pertama Eko Susilo Hadi, Plt. Deputi Informasi, Hukum, dan Kerjasama Bakamla, kepada Jurnal Maritim, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, bahwa pengukuhan nama Bakamla untuk pergaulan internasional Bakamla, sudah melalui pebicaraan dengan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, sebagai lembaga yang membawahi Bakamla.

“Keputusan penamaan Indonesia Coast Guard sudah menjadikan keputusan serta kebijakan dengan pemerintah, yakni Kemenkopolhukam, saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu,” kata Eko Susilo Hadi.[BENNY]
Tupoksi Bakamla Perlu Didukung Desain Kapal Khusus Dibanding armada Kapal Patroli Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), yang bakal ditambah 50 unit, sejauh ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) hanya memiliki 3 unit kapal, yakni KN Bintang Laut, KN Singa Laut, KN Kuda Laut. Sebagai penjaga keamanan dan keselamatan wilayah laut dan yurisdiksi Indonesia, selayaknya Bakamla memiliki banyak kapal dan layak.

Jurnal Maritim memantau, sejauh ini baru 10 unit kapal dihibahkan oleh TNI AL untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Bakamla, sedangkan 3 unit kapal sedang dalam pembangunan. Karena itu, Bakamla harus memiliki kapal dengan desain khusus. “Harus kapal cepat dengan panjang antara 60-80 meter,” kata pakar indsutri kapal Universitas Indonesia, Mukti Wibowo, kepada Jurnal Maritim, di Jakarta, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan, desain kapal Bakamla haruslah dirancang dengan kecepatan dinas di atas 25 knots. Selain itu, harus dilengkapi dengan persenjataan rahasia. Senjata rahasia ini bisa berupa senjata khusus berikut rudal khusus Bakamla. “Jadi, kalau ada kapal yang nakal masuk perairan Indonesia, kemudian dikejar Bakamla, tidak mau berhenti ya dihajar saja,” tegas Mukti Wibowo.

Desain kapal rancangan khusus untuk tupoksi Bakamla, menurut dia harus dirancang dengan material lambungnya. “Materialnya berupa high tensile strength steel, atau baja antipeluru berkekuatan tinggi.”[ANDRI]
Dibentuknya Bakamla Menambah Satu Lagi ‘Predator’ Laut Kapal KPLP yang dikunjungi Presiden Sukarno di tahun 1961 (KPLP Tanjung Uban)

Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014 di Kota Baru, 15/12 lalu, menimbulkan kritikan yang besar tehadap pemerintah dan sistem di negara ini. Salah satunya pengamat maritim Laksda (Purn) Soleman B Ponto yang ditemui beberapa waktu lalu.

“Sebenarnya dengan dibentuknya Bakamla berdasarkan amanat Undang-Undang Kelautan akan menambah satu lagi ‘predator’ di laut,” ujar Ponto dengan lantang.

Kekhawatirannya itu didasarkan dari bunyi dalam klausul pasal yang menyebut pembentukan Bakamla di Undang-Undang Kelautan masih membuka ruang adanya tumpang tindih wewenang. Selama ini terdapat 13 instansi dan semuanya merupakan ‘predator’ di laut.

“Pada pasal 59 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang kelautan ada kalimat ‘Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional’, ini menegaskan bahwa penegakan kedaulatan dan hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberi kewenangan oleh undang-undang, misalnya TNI AL berdasarkan Undang-Undang TNI dan Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-Undang Pelayaran,” tegasnya.

Menurut mantan Kepala BAIS tahun 2012 ini keberadaan Bakamala itu sudah tidak ada manfaat lagi, karena tugasnya atau penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Kelautan ini dapat dilakukan oleh TNI AL dan KPLP.

“Dalam undang-undang ini (Kelautan-red) masih membuka ruang semua instansi untuk menjalankan fungsinya, sedangakan dalam Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan dengan jelas mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran hanya ada satu lembaga yaitu Coast Guard,” tandasnya.

 Antara KPLP dan Bakamla 

Dari undang-undang tersebut akhirnya tebangun Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sebagai Coast Guard Indonesia pada tahun 2011. Namun, seiring berjalannya waktu KPLP itu juga tidak berjalan pada semestinya.

“Masalah yang terjadi di kita bukan karena tumpang tindih peraturan tetapi konsistensinya dalam menjalankan peraturan. Kita bisa lihat di Undang-Undang Pelayaran ini bahwa dalam pasal 276 menyebutkan ‘Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggung jawab pada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri’, jadi ini yang belum berjalan sampai sekarang,” terangnya.

Sampai dengan saat ini KPLP masih tetap berada dibawah Dirjen Perhubungan Laut dan juga dibawah koordinasi dari Bakorkamla. Di mana seharusnya berdasarkan perintah Undang-Undang Pelayaran, KPLP bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Dunia juga sudah mengakui keberadaan KPLP kita sejak tahun 1942 dan kemudian ketika kita merdeka, pemerintah mengambil alih badan ini. Eh, tiba-tiba sekarang pemerintah membentuk lagi Bakamla dibawah Kementerian, tapi itu saya kembalikan lagi kepada seluruh stakeholder untuk memilih antara Bakamla dengan KPLP,” tukasnya.

Lebih jauh, pria asal Sangir ini memamdang karena ruang lingkup yang terbatas dalam Undang-Undang Kelautan ini, maka kewenangan Bakamla tidak dapat melebihi ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya.

“Mengingat ruang lingkup dari Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang kelautan hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air, dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau, maka secara otomatis kewenanagan Bakamla tidak dapat melebihi ruang lingkup dasar hukumnya,” tuturnya.

  ⚓️ JMOL  

Kamis, 26 Maret 2015

France ready to give RI technology transfer

France asserted on Wednesday that it was willing to provide an industrial cooperation with Indonesia should the Dassault Rafale jet fighter be selected to modernize the Indonesian Air Force.

French Ambassador to Indonesia Corinne Breuzé said that France was open to all cooperation possibilities involving French aircraft maker Dassault Aviation and state-owned aircraft maker PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

“With the support of the French government, Dassault is open to any possibility of partnerships and transfer technology,” she said in a prepared statement.

Other than technology transfer, she said that being 100 percent French, the Rafale would allow its users independence. “It is designed with Safran/Snecma for the engine, Thales for the avionics and MBDA for the armament,” she said.

Breuzé was speaking at an event to introduce the French jet fighter to the Indonesian public, at the Halim Perdanakusuma Air Force Base in East Jakarta.

She said that the decision to bring the Rafale to Jakarta, despite a high level of operational engagement especially in Iraq, was made by the French defense minister and air force following a courtesy call from Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu, who met his French counterpart Jean-Yves Le Drian on March 10.

Ryamizard also visited the Rafale’s assembly line in Bordeaux-Merignac during the March visit.

Two Rafale jet fighters, a Rafale B double-seater and a Rafale C single-seater, arrived on Monday from the just-concluded 2015 Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA) exhibition in Malaysia.

On Tuesday, the jet fighters performed three flights for Indonesian Air Force pilots who flew on the Rafale B, taking the back seat.

There was also a solo aerobatic display performed by Capt. Benoit Blanche of the French Air Force.

The Rafale is a latecomer in the competition to replace the aging American-made F-5 E/F Tiger II operated by the Indonesian Air Force.

The French jet fighter is facing tough competition, locking horns with a stable of other contenders including the Russian-made Sukhoi Su-35, American-made F-16 Block 60, Swedish-made Saab JAS-39 Gripen and the Eurofighter Typhoon, a collaboration between Germany, Italy, Spain and the UK.

The Indonesian Air Force has repeatedly said it prefers the Su-35, the latest iteration of the Flanker family of jet fighters, although the final decision will be made by the Defense Ministry.

Meanwhile, Dassault Aviation executive vice president for America, Africa and Asia military sales JPHP Chabriol told The Jakarta Post that the best example of French will to transfer technology was India, which selected the Rafale.

He said that from an order of 126 units, 18 were supposed to be produced in France and the rest to be produced locally by Indian industries through progressive transfer of technology.

“From French authorities’ point of view as well as from French industry, there is no limitation to transfer technologies of the Rafale to friendly foreign countries,” he said.

“The only constraints we have are linked to the budgetary aspect, good sense and cost efficiency.”

He said Dassault and all associated French companies were quite open to discussions with Indonesian actors to set up a program that suited Indonesian requirements.

“We are not imposing anything; we are ready for discussion to define what is the optimized scheme of transfer of technology in the framework of the Rafale bid,” Chabriol said.

Other than technology transfer, Chabriol emphasized that Indonesia would get total independence if it selected the Rafale because, as it is a 100-percent French product, Indonesia would not have to deal with a third party.

Another advantage of buying the Rafale, he added, was that it could be deployed with very minimal logistical support.

  thejakartapost  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More