N 250 IPTN

Prototype pesawat pertama angkut penumpang dengan sistem fly by wire produksi IPTN, Bandung - Indonesia Teknologi

CN 235 MPA

Pesawat patroli maritim CN-235 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

NC 212 MPA

Pesawat patroli maritim NC-212 produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Star 50

Kapal kargo 190 m dengan bobot 50.000 dwt merupakan kapal angkut terbesar pertama buatan Indonesia, produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

LPD KRI Banda Aceh

Kapal perang serba guna produksi PT PAL, Surabaya, merupakan kapal dengan panjang 125 m hasil desain anak bangsa dengan lisensi Korea - Indonesia Teknologi

SSV Filipina

Strategic Sealift Vessel produk ekspor kapal perang pertama PAL Indonesia - Indonesia Teknologi

KRI Raden Eddy Martadinata 331

PKR 10514, Kapal frigat pertama produksi bersama PT PAL indonesia - Indonesia Teknologi

KCR 60 KRI Tombak 629

Kapal Cepat Rudal-60 produksi PT. PAL, Indonesia. Merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

BC 60002

Kapal Patroli Bea dan Cukai produksi PT Dumas Tanjung Perak Shipyards. - Indonesia Teknologi

FPB 57 KRI Layang

Kapal patroli cepat berpeluru kendali atau torpedo 57 m rancangan Lurssen, Jerman produksi PT PAL, Surabaya - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Krait

Kapal patroli 40 m berbahan almunium alloy produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KCR 40 KRI Clurit

Kapal Cepat Rudal-40 produksi PT. Palindo Marine, Batam. Senilai kurang lebih 75 Milyar Rupiah, merupakan kapal pemukul reaksi cepat produksi Indonesia. - Indonesia Teknologi

PC 40 KRI Tarihu

Kapal patroli 40 m berbahan plastik fiberglass produksi Fasharkan TNI AL Mentigi Tanjung Uban, Riau - Indonesia Teknologi

KRI Klewang

Merupakan Kapal Pertama Trimaran, produksi PT Lundin - Indonesia Teknologi

Hovercraft Kartika

Hovercraft utility karya anak bangsa hasil kerjasama PT. Kabindo dengan TNI-AD dengan kecepatan maksimum 40 knot dan mampu mengangkut hingga 20 ton - Indonesia Teknologi

Hovercraft Indonesia

Hovercraft Lumba-lumba dengan kecepatan maksimum 33 knot dan mampu mengangkut 20 pasukan tempur produksi PT Hoverindo - Indonesia Teknologi

Panser Canon 90mm

Kendaraan militer dengan kanon 90 mm cockeril produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Panser Anoa APC

Kendaraan angkut militer produksi PT Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

Tank SBS Pindad

Kendaraan militer prototype Pindad - Indonesia Teknologi

APC PAL AFV

Kendaraan angkut pasukan amfibi hasil modifikasi dari BTR-50 PM produksi PT PAL, Surabaya sehingga meninggkatkan keamanan dan daya jelajahnya - Indonesia Teknologi

PT44 Maesa

Kendaraan angkut militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

PT44 Gudel

Kendaraan taktis militer produksi Indonesia - Indonesia Teknologi

Komodo 4x4

Kendaraan militer taktis produksi Pindad, Bandung - Indonesia Teknologi

GARDA 4x4

Kendaraan militer taktis hasil karya anak bangsa - Indonesia Teknologi

P1 Pakci

Kendaraan taktis angkut pasukan P1 Pakci produksi PT Surya Sentra Ekajaya (SSE), berbodi monokok dengan mesin diesel 3000 cc milik Toyota Land Cruiser - Indonesia Teknologi

P2 APC Cougar

Kendaraan taktis angkut pasukan produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) dengan mesin diesel turbo bertenaga 145 hp - Indonesia Teknologi

P3 APC Ransus Cheetah

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

P6 ATAV

Kendaraan khusus produksi PT. Surya Sentra Ekajaya (SSE) - Indonesia Teknologi

DMV30T

Kendaraan taktis Dirgantara Military Vehicle (DMV-30T) menggunakan mesin diesel 3000 cc Ford Ranger produksi PT DI, Bandung - Indonesia Teknologi

Mobil Hybrid LIPI

Prototipe mobil tenaga hybrid produksi LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Listrik MARLIP (Marmut LIPI)

Prototipe mobil Listrik karya LIPI - Indonesia Teknologi

Mobil Nasional Esemka Digdaya

Mobil hasil karya anak SMK Solo dengan rancangan dari China - Indonesia Teknologi

Teknik Sosrobahu

Struktur pondasi jalan layang yang dapat digerakan 90° sehingga tidak memakan banyak tempat dan merupakan desain anak bangsa - Indonesia Teknologi

Sabtu, 31 Desember 2016

✭ Alutsista Baru Indonesia Tahun 2016

SS3 Pindad ✭

U
ntuk memenuhi kebutuhan pertahanan, PT Pindad membuat sejumlah senapan terbaru yang benar-benar buatan anak bangsa. Senjata itu antara lain, senapan Serbu SS3, Senapan Serbu SS2 Subsonic 5,66 mm, Sub Machine Gun PMS dan Pistol C52 Premium.

Empat senjata tersebut diciptakan untuk mendukung fungsi pasukan yang berbeda-beda dengan kualitas akurasi yang maksimal. Mulai dari seluruh pasukan elite TNI maupun Polri.

Senapan serbu jenis SS3 adalah pengembangan dari seri senapan serbu Pindad yang sebelumnya, yaitu SS2. SS3 menggunakan amunisi kaliber 7,62 mm dan didesain sebagai Designated Marksman Rifle dalam pasukan yang membutuhkan akurasi tinggi.

Sedangkan, senapan serbu SS2 subsonic didesain khusus dengan peredam (silencer) dan munisi subsonic (di bawah kecepatan suara) 5,56 mm. PT Pindad mengklaim senapan ini cocok untuk operasi khusus yang membutuhkan kemampuan pergerakan senyap.

Untuk Sub Machine Gun PM3 didesain dengan sistem penembakan gas operated dengan munisi 9 mm. PM3 lahir dari kebutuhan untuk mendukung operasi tempur jarak dekat, pembebasan sandera atau perang kota.

Sementara itu, Pistol G2 Premium lahir dari pengembangan desain dan frame pistol yang merupakan implementasi dari masukan para pengguna untuk meningkatkan kemampuannya. Pistol G2 Premium menggunakan munisi dengan kaliber 9 mm dengan jarak tembak efektif 25 meter yang ditujukan untuk para atlet menembak di kalangan militer dan sipil.

https://3.bp.blogspot.com/-ICiCgW0AvXE/WEt4LF1ZD2I/AAAAAAAAMrU/vOYBVtTCbJ89b4zkSxNNu-616N0zhmU-ACLcB/s1600/Pindad-Sanca-1.jpgSanca, proyek kerjasama PT Pindad tahun depan [j/a/a/s]

Tak hanya senapan, PT Pindad juga memperkenalkan kendaraan lapis baja anti ranjau yang baru dan pertama di Indonesia, bernama Sanca.

Menurut Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, Sanca adalah hasil kolaborasi ekstensif antara PT Pindad dan perusahaan Australia, Thales, termasuk pengembangan konten lokal khusus yang akan menguntungkan perusahaan pertahanan Indonesia dan meningkatkan keahlian Indonesia di bidang kendaraan anti ranjau.

Sanca berguna untuk mendukung operasi militer, dirancang untuk melakukan berbagai profil misi, memadukan ledakan tingkat tinggi dan perlindungan balistik dengan bilitas off-road. Beberapa pelanggan potensial telah mengungkapkan antusiasme mereka terhadap produk Sanca ini seperti peacekeeping (penjaga perdamaian), infanteri, pasukan khusus, dan polisi.

Sanca memperluas jangkauan PT Pindad sebagai tambahan model Anoa, Komodo, dan Badak, dan berdasarkan desain Thales Bushmaster disesuaikan dengan kebutuhan operasional Indonesia.

Rupanya, inovasi yang dibuat PT Pindad tak hanya berhenti sampai dengan panser saja. Beberapa bulan lalu, tepatnya saat digelarnya IndoDefence 2016 di JIExpo, Jakarta, mengumumkan produk terbarunya, yakni tankboat.

https://4.bp.blogspot.com/-sOxn7OJthjQ/WC__mHo6ZdI/AAAAAAAAvnQ/mkatWOHPok8H5XcJqrrQO8I5wKMsO-JiwCLcB/s400/1-2.jpgTank boat terbuat dari komposit dengan platform kapal catamaran (double hull). Alat tempur ini memiliki panjang total 18 meter dan berbekal mesin diesel buatan Maschinenfabrik Augsburg-Nrnberg (MAN). Tank Boat mampu melaju hingga kecepatan 40 knots dari perairan dangkal sekitar 1 meter hingga laut lepas.

"Ini kapal pertama, belum pernah ada di dunia. Sangat cocok untuk Indonesia yang punya banyak perairan. Bisa di sungai, danau, rawa karena dia pakai water jet, bukan baling-baling," kata bawahDirektur Komersial PT Pindad (Persero), Widjajanto saat ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11).

Platform tempur ini juga memiliki bekal persenjataan lain seperti Remote Control Weapon System (RCWS) dengan kaliber 7.62mm dengan sistem nadir dan navigasi canggih. Kelebihannya lainnya yakni memadukan konsep kemampuan tempur dengan boat.

Tank ini bisa memberikan tembakan langsung dalam radius 5 Km atau tembakan artileri 16 Km. Tank ini juga dilengkapi dengan rudal palarik. Daya jelajah 2.000 mil, kalau Jawa ke Kalimantan tak perlu refil.

Menurutnya, Tank Boat ini sudah ramai peminatnya baik dari dalam negeri seperti TNI dan luar negeri seperti dari Timur Tengah. "Minatnya mulai antre," ujarnya.

Bravo Indonesia.

  Merdeka  

Airnav Ambil Alih ATC Lima Bandara Militer

Sukhoi TNI AU [B Siswanto]

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indoneaia (LPPNPI/Airnav Indonesia) akan mengambil alih pengaturan lalu lintas udara (ATC) lima bandara "enclave civil" atau bandara militer yang juga dipergunakan untuk penerbangan sipil.

Direktur Operasi LPPNPI Wisnu Darjono di Bogor, Jumat mengatakan lima bandara tersebut, yaitu Bandara Sabang, Malang, Tasikmalaya, Ranai (Natuna) dan Morotai.

"Pengambilalihan ATC ini juga merupakan penugasan dari pemerintah seiring dengan meningkatnya pergerakan pesawat dan untuk mendukung pariwisata," katanya.

Wisnu menuturkan di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang, pergerakan penerbangan sipil saat ini sudah 10 pergerakan sehari.

Begitu pula di bandara lainnya, dia mengatakan, seperti di Bandara Ranai, Sabang dan Morotai yang potensi wisatanya diperkirakan akan meningkat pesat.

"Jadi ini kebijakan pemerintah karena wisata di Malang trafiknya sudah banyak, dan sudah didarati pesawat jet, begitu juga di Ranai, Morotai dan Sabang, kalau Tasikmalaya di situ ada training (pelatihan)," katanya.

Wisnu menjelaskan untuk pembagian tugasnya, selama penerbangan tersebut dalam keadaan Indonesia normal bukan dalam keadaan perang, maka pengaturan lalu lintas udara (ATC) dilakukan oleh LPPNPI atau Airnav, meskipun penerbangan yang dilakukan merupakan penerbangan militer.

"Paradigmanya, semua pelayanan penerbangan dalam keadaan Indonesia aman, normal maka akan dilayani kaidah penerbangan sipil, meskipun itu penerbangan militer, pesawat Hercules membawa penuh tentara," katanya.

Kecuali, lanjut dia, dalam keadaan darurat militer, pengaturan lalu lintas udara akan dilakukan oleh militer.

Dia menambahkan pengambilalihan pengaturan lalu lintas udara tersebut akan dimulai pada Januari 2017.

Berdasarkan data LPPNPI, sepanjang 2016 rata-rata pergerakan pesawat di enam bandara terbesar per bulan, di antaranya di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, yaitu 29.633 pergerakan, Sultan Hasanuddin Makassar 26.220 pergerakan, Juanda Surabaya 11.737 pergerakan, Ngurah Rai Denpasar 11.157 pergerakan, Sepinggan Balikpapan 5.991 pergerakan dan Kualanamu Medan 5.071 pergerakan.

  Antara  

[Foto] 16 Unit MBT Leopard 2RI

Menambah kekuatan Darat TNI ADKemaren tanggal 28 Desember 2016 telah tiba sebanyak 16 unit MBT Leopard 2RI pesanan TNI AD. Pesanan ini merupakan pengiriman kedua dari jenis MBT Leopard 2RI, yang merupakan upgrade dari MBT Leopard 2A4.

Telah diketahui umum, Bahwa TNI AD telah membeli sebanyak 100 unit lebih MBT Leopard 2A4 surplus/cadangan Angkatan Darat Jerman. Sebagian besar darinya dimodernisasi menjadi MBT Leopard 2RI.

Dari 61 unit yang diupgrade menjadi MBT Leopard 2RI, sebagiannya telah tiba di Indonesia tahun 2016 ini sebanyak 40 unit. Dengan perincian 24 unit dikirim pada bulan September dan kemaren telah tiba 16 unit tambahan di Jakarta. Sisanya direncanakan akan dikirim tuntas pada bulan maret 2017 (ungkap IHS Janes).

Berikut dibawah penampakan lain MBT Leopard 2RI ketika tiba di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dari beberapa sumber diposkan di defence.pk :

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

  Garuda Militer  

Puspom TNI Tetapkan Tersangka Suap di Bakamla

✈ Bakamla

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menetapkan Direktur Data dan Informasi Badan Keamanan Laut RI, Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla.

Komandan Puspom TNI, Dodik Wijanarko mengatakan, Bambang ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi.

Dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti yang sudah kami dapatkan, penyidik polisi militer TNI dari hasil penyelidikan yang kami sudah laksanakan kajian, maka penyelidikan akan kami tingkatkan menjadi penyidikan,” ujar Dodik dalam konfrensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Dodik melanjutkan, Puspom TNI juga akan memanggil Bambang untuk diperiksa. “Kami akan panggil laksamana TNI BU dengan jabatan Direktur Data dan Informasi Bakamla TNI sebagai tersangka,” kata dia.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla, Eko Susilo Hadi, pada Rabu (14/12/2016) lalu.

Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Eko Susilo Hadi sebagai pihak yang diduga menerima suap, Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah serta dua pegawai PT MTI yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus sebagai pihak pemberi suap.

Tujuannya, agar PT MTI menjadi pemenang tender proyek yang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) tersebut. Adapun nilai anggaran dalam seluruh proyek tersebut berjumlah Rp 400 miliar.

  Kompas  

Jumat, 30 Desember 2016

Kemenperin Minta Pesawat N219 Bisa Terbang di 2017

✈ N219  [PTDI]

Kementerian Perindustrian‎ (Kemenperin) menargetkan pesawat N219 yang tengah dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) dapat terbang perdana pada tahun depan. Dengan demikian adanya pesawat ini diharapkan mampu mendukung konektivitas antar wilayah di Indonesia yang sebagian besar terdiri dari kepulauan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, N219 merupakan pesawat perintis yang didesain sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia. Pesawat berpenumpang 19 orang ini mampu mendarat di ketinggian tertentu, seperti di wilayah Papua.

Pemerintah mengharapkan pesawat N219 dapat terbang perdana pada tahun 2017 nanti,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Namun tidak cukup sampai di situ, lanjut Airlangga, pemerintah juga sedang merencanakan pengembangan jenis pesawat yang lain, yaitu pesawat N245. Pesawat ini merupakan jenis pesawat propeller dengan kapasitas penumpang sekitar 50 orang.

Pesawat ini cocok sebagai penghubung kota-kota kecil di wilayah Indonesia,” kata dia.

Sementara dari sektor industri pendukung, pada 2015 yang lalu, Kemenperin telah mengukuhkan Asosiasi Industri Komponen pesawat Udara, Indonesia Aircraft and Component Manufacture Association (Inacom). Anggota asosiasi ini terdiri dari berbagai industri di bidang metal, karet, plastik, Polyurethane, serta lembaga riset, dan konsultan.

Keberadaan Inacom diharapkan mampu mendukung penyediaan komponen untuk pesawat produksi dalam negeri. Selain itu, Inacom juga diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok global dalam industri pesawat di dunia.

Saat ini Inacom turut serta dalam pengembangan beberapa komponen terutama pada program pesawat N219. Diharapkan, saat terbang perdana pesawat N219 memiliki TKDN sebesar 40 persen dan selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi 60 persen pada tahun 2019.

  LIputan 6  

Kamis, 29 Desember 2016

KAL Bunyu Perkuat Lantamal Tarakan

Kedatangan KAL Bunyu disambut jajaran Lantamal Tarakan, Selasa (27/12). ★
Warga Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya warga Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, patut berbangga. Pasalnya, pulau penghasil minyak dan gas bumi (migas) itu menjadi nama kapal TNI Angkatan Laut, yakni KAL Bunyu.

Berdasarkan spesifikasi, KAL Bunyu memilik panjang 28 meter, lebar 5,85 meter, kecepatan maksimum 28 knot, dan mampu berlayar sejauh 1.200 kilometer. Jarak tempuh sejauh 1.200 meter tersebut dapat dicapai bila kapal dipacu dengan kecepatan 18 knot.

KAL Bunyu menjadi salah satu armada Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Tarakan. Komandan Lantamal XIII/Tarakan Laksamana Pertama TNI Ferial Fachroni mengatakan, KAL Bunyu akan memperkuat pengamanan untuk antisipasi ancaman dari luar maupun dari dalam. Kedatangan KAL Bunyu di Tarakan diharapkan dapat mendukung tugas pokok di wilayah kerja Lantamal.

KAL Bunyu merupakan kekuatan ke 10. Sebelumnya ada 8 Kamla dan satu KAL. Sekarang 8 Kamla, 2 Kal. Jadi ada 10 unsur yang akan membantu tugas pokok kita,” ungkapnya di sela-sela penyambutan KAL Bunyu, Selasa (27/12).

Selain mendukung tugas pokok, lanjutnya, kapal yang dilengkapi dengan persenjataan canggih ini diharap dapat menangkap para perompak yang kerap meresahkan masyarakat, terutama nelayan. “Kapal ini kecepatannya 28 knot. Jadi sangat cepat dan diharap dapat menangkap penjahat,” ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa KAL Bunyu memiliki 15 prajurit yang telah terlatih. Sehingga, kelengkapan di dalam kapal dianggap telah lengkap untuk melakukan tugasnya. “Mereka (personel TNI) juga dilengkap dengan senjata AK-47,” sebutnya.

Sementara itu, Komandan KAL Bunyu, Kapten Laut Pelaut Agung Nugraha Hidayat mengatakan, KAL Bunyu merupakan kapal buatan anak bangsa yang didatangkan langsung dari Jakarta menuju Tarakan.

Kurang lebih 2 bulan baru sampai Tarakan, karena kita singgah-singgah. Selama pelayaran ke Tarakan tidak ada kendala berarti. Saya berharap dengan bertugas di Tarakan dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam menjaga wilayah kerja Lantamal,” ujarnya. (*/sal/fen)

  Prokal  

Aset Terminal Bandara Adi Soemarmo Dilepas ke TNI AU

http://4.bp.blogspot.com/-7MXehaVfZGs/U-_lHHvWLOI/AAAAAAAADN0/g9dnAiTe2Oc/s1600/Bandara%2B(2).jpgPemkot Solo bersiap melepas aset bangunan Terminal Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di Bandara Adi Soemarmo. Aset bangunan bakal diserahkan ke TNI Angkatan Udara (AU) selaku pemilik aset tanah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI AU guna membahas nasib terminal TKI.

"Bangunan terminal TKI kini mangkrak. Jadi lebih baik kami menyerahkannya ke TNI AU selaku pemilik tanah," ujar Budi Yulistianto, Rabu (28/12/2016).

Awalnya terminal TKI dibangun untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi TKI dari luar negeri.

Namun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kemudian menghapus terminal kedatangan khusus bagi para pahlawan devisa tersebut.

Kedatangan TKI dari luar negeri tidak lagi melalui terminal kedatangan. Namun melalui terminal umum, sama seperti kedatangan penumpang lainnya. Selanjutnya, bangunan terminal kedatangan TKI diserahkan ke masing-masing daerah.

Termasuk Kota Solo selaku pemilik aset bangunan terminal kedatangan TKI di Bandara Adi Sumarmo yang terletak di Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Aset akan diserahkan ke TNI AU karena Pemkot Solo sudah tidak lagi memanfaatkan. “Kami juga terus mengeluarkan biaya operasional cukup tinggi. Padahal asas kemanfaatannya nihil,” ucapnya.

Terminal TKI dulu dibangun dengan dana APBD Solo tahun 2008 senilai Rp 3,3 miliar. Pembangunan dilakukan di masa pemerintahan Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi).

Mengenai proses penyerahan, seluruh administrasi aset sudah disiapkan. Termasuk taksiran nilainya. Aset Terminal TKI akan dihapus dalam neraca aset dan diserahkan ke TNI AU.

"Nanti penyerahan tinggal menunggu waktu saja. Kami juga akan meminta permit Dewan untuk penghapusan aset Terminal TKI," tandasnya.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengatakan, penyerahatan aset ke TNI AU paling lambat Januari 2017.

Pihaknya tidak mempermasalahkan pengelolaan ditangani PT Angkasa Pura selaku pemegang otoritas Bandara Adi Soemarmo dengan alasan masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami akan menyerahkan sepenuhnya rencana alih fungsi bangunan terminal TKI ke TNI AU dan PT Angkasa Pura," pungkasnya. (nag)

  SINDOnews  

3 Kapal Patroli Perkuat TNI AL

Buatan Tesco Indomaritim kal-27122016Tiga unit kapal baru, KAL Pulau Siba II-1-65, KAL Pulau Mego II-2-15 dan KAL Belongas I-7-18, buatan PT Tesco Indomaritim siap memperkuat armada patroli TNI Angkatan Laut.

Serah terima KAL 28 M itu diserahkan simbolis di Jet Ski Cafe, Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Rabu, yang dipimpin oleh Asisten Logistik Kasal (Aslog) Laksamana Muda TNI Mulyadi. Berita acara serah terima ditandatangani oleh Direktur PT Tesco Indomaritim dan Kadismatal.

Kemudian, Kadismatal menyerahkannya kepada Aslog Kasal yang dirangkaikan dengan peresmian dan pelantikan jabatan tiga komandan KAL.

KAL 28 ini dibuat dengan kontruksi berbahan aluminium, panjang 28 meter, senjata 20 mm dan 12,7 mm, kecepatan maksimal 28 knot, kapasitas air bersih 4000 liter, daya tahan hingga 4 hari serta mampu menampung 15 personel. Ketiga KAL ini akan memperkuat pengamanan wilayah Perairan Lantamal I, Lanal Bengkulu serta Lanal Mataram.

Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi, mengatakan tiga kapal itu akan menambah kekuatan TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya sebagai sarana patroli terbatas di satuan keamanan laut dan pangkalan angkatan laut.

"Dengan bergabungnya tiga unit KAL 28 M ke jajaran TNI AL, akan dapat diproyeksikan untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai sarana patroli untuk operasi keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan hukum dan pengamanan wilayah," ujarnya.

Aslog juga berpesan kepada para Komandan KAL yang dilantik agar mempelajari secara maksimal kemampuan dan performance kapal guna mengatasi medan tugas yang akan dihadapi.

"Terus belajar dan berlatih guna menghindari kegagalan dan kecelakaan kerja sehingga tercapai zero accident," kata Aslog Kasal.

 ♖ Antara  

Rabu, 28 Desember 2016

Panglima Terjunkan Tim untuk Selidiki Pembelian Heli AW 101

https://3.bp.blogspot.com/-_gNaPCFY3Y8/WGI2CUq1EqI/AAAAAAAAwWg/WCwiDOMMFjUoidTBMr5eRGjQPc4JsAdDACLcB/s400/AW101%2BTNI%2BAU.jpgHelikopter AW101 dengan logo TNI AU [Rich Pittman]

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya telah menerjunkan tim investigasi untuk menyelidiki pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) oleh TNI Angkatan Udara.

Menurut dia, pembelian helikopter tersebut sudah dibatalkan sejak lama.

"Saya sudah kirim tim investigasi kenapa itu terjadi," kata Gatot usai menghadiri seminar di Kantor Pengurus Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/12/2016).

Surat pembatalan kontrak pembelian, sebut Panglima, telah dilayangkan sejak lama. Panglima menegaskan, akan menjatuhkan sanksi apabila hasil investigasi menyatakan ada kesalahan dalam proses pembelian tersebut.

"Pasti dihukum," kata Gatot.

 Bukan untuk VVIP 

Diberitakan sebelumnya, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland 101, meski pernah mendapat penolakan Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 silam.

Menurut Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna, pembelian helikopter tetap dilakukan sesuai kebutuhan, setelah Presiden Jokowi sebelumnya menolak pembelian helikopter AW 101 untuk VVIP.

"Yang ditolak itu untuk VVIP. Ini untuk pasukan dan SAR tempur, sesuai kajian TNI AU," kata Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Agus Supriatna, Senin (26/12), di Jakarta, dikutip dari Kompas yang terbit Selasa (27/12/2016).

Foto mengenai helikopter AW 101 yang menggunakan lambang TNI AU sudah beredar di sejumlah situs, seperti www.rotorblur.co.uk.

Dalam foto itu terlihat AW 101 sedang terbang uji coba (maiden flight), disertai caption yang menyebut heli telah dibeli TNI AU.

Fotografer Rich Pittman yang menjepret foto itu juga menyatakan bahwa foto heli AW 101 yang dibeli TNI AU diambil di pusat pabriknya di Yeofil, Inggris, pada 19 Desember 2016.

Menurut Pittman dalam tulisannya, heli itu sebelumnya akan dibeli oleh India. Namun, pembelian dibatalkan karena ada kasus korupsi. Akan tetapi, kabar tersebut kemudian dibantah oleh KSAU.

"Heli ini bukan bekas dari India. Ini kami pesan dari awal dan dikerjakan tiga shift dengan pengawasan TNI AU sejak awal," kata Agus.

Presiden Jokowi sebelumnya menolak pembelian heli angkut VVIP AW 101 buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu karena dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu heli AW 101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer.

 ♖ Kompas  

PT DI Bidik Pasar Non-Tradisional

https://1.bp.blogspot.com/-rpsyspdfjPs/WGIdintzXCI/AAAAAAAAwWE/fCflC541d9s0nJsDKUzTfPGHPoQ04UuDwCLcB/s1600/cn-235-220m.jpgCN-235-220M Senegal (PT DI)

PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai membuka pasar Afrika menyusul pengiriman CN-235-220M Multi Purpose ke Senegal. Pesawat multifungsi sejenis sebelumnya sempat pula dikirim ke Burkina Faso.

Kemarin, pesawat sayap tetap yang mempunyai konfigurasi yang dapat diubah cepat (quick change configurations) itu melakukan perjalanan ferry ke Dakar, Senegal dari Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto yang ikut menghadiri kegiatan tersebut mengapresiasi pembukaan pasar baru tersebut. “Pengiriman ini menunjukan bahwa PT DI telah membuka pasar non-tradisional,” katanya.

Dia berharap langkah membuka pasar baru itu bisa terus dikembangkan. Untuk kepentingan tersebut, sejumlah asosiasi telah siap menyokong di antaranya asosiasi industri komponen udara dan perawatan pesawat.

Dirut PT DI, Budi Santoso menambahkan pihaknya tengah fokus menyasar sejumlah pasar di luar negeri di samping tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri berupa pemenuhan alutsista angkatan.

Sejumlah kawasan telah dibidik sebagai sasaran. Di samping Afrika, mereka telah mendapat sinyal positif dari kawasan Asia Timur, Timur Tengah, bahkan Amerika Latin. CN-235 tetap menjadi andalan sebagai produk jualan.

Untuk pasar luar negeri kita terus bergerak memberikan penawaran. Hanya saja mengingat kami bersaing dengan pabrikan lainnya, sifatnya lebih silent operation. Pokoknya kita mengambil porsi. Tak hanya CN-235 tapi juga NC-212 yang pesaingnya sedikit,” jelasnya. (Setiady Dwi / CN26 / SM Network)

 ♖ Suara Merdeka  

Selasa, 27 Desember 2016

PTDI Kirim Pesawat CN235-220M Pesanan Angkatan Udara Senegal

CN235-220M Pesanan Angkatan Udara Senegal [PT DI]

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kembali melakukan terbang kirim (ferry flight) satu unit pesawat terbang tipe CN235-220M Multi Purpose Aircraft dari Bandara Husein Sastranegara Bandung menuju Dakar, Senegal, Selasa (27/12/2016).

Sebelumnya, PTDI pernah melakukan terbang kirim satu unit pesawat tipe serupa pesanan Aircraft Royal Thai Police (RTP) atau Polisi Kerajaan Thailand dari Bandara Husein Sastranegara Bandung menuju Bandara Internasional Hat Yai, Thailand Jumat (25/11/2016).

Kali ini, pesawat buatan PTDI tersebut dipesan oleh A.D. Trade Belgia untuk Angkatan Udara (AU) Senegal. Pengadaan pesawat CN235-220M ini berdasarkan penandatanganan kontrak antara PTDI dengan Deputy General Director A.D. Trade, Belgia, pada event Indodefence Expo 6 Nomember 2014.

Kontrak kerja sama ini merupakan pembelian yang keempat kalinya. Sebelumnya, A.D. Trade Belgia juga telah membeli tiga unit CN235 dari PTDI. Ketiga unit pesawat CN235-220M ini telah dioperasikan oleh Burkina Faso 2 unit dan Venezuela sebanyak 1 unit.

PTDI Kirim Pesawat CN235-220M Pesanan Angkatan Udara Senegal"Pesawat CN235-220M produk PTDI sudah dikenal luas di berbagai negara sebagai pesawat multi guna yang efektif dan efisien dan dapat beroperasi dari landasan dengan kondisi terbatas," ungkap Dirut PTDI Budi Santoso di Hanggar Final Assy Fixed Wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (27/12/2016).

CN235-220M Multi Purpose Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal ini memiliki konfigurasi yang dapat diubah dengan cepat seperti paratroop, medical evacuation, VIP transport dan passenger transpon. Sehingga mampu menjawab kebutuhan di negara-negara Asia dan Afrika.

"Ini adalah bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi tinggi," jelas Budi

15539021_591847047691934_5935907826869207040_n.jpgIa menuturkan, pesawat CN235-220M Multi Purpose Aircraft dilengkapi pintu depan yang bisa dipakai sebagai pintu masuk/keluar untuk VIP/WIP dan pintu belakang khusus yang dibuka ke arah dalam. Sehingga, sambung dia, cukup besar untuk dipakai saat operasi terjun payung.

"Selain itu ramp door yang ukurannya cukup besar dan tetap ada untuk keluar masuk barang bahkan dapat digunakan untuk memasukkan kendaraan kecil," kata Budi.

Kegiatan terbang kirim pesawat terbang CN235-220M Multi Purpose Aircraft tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Untuk diketahui, PTDI telah berhasil memproduksi dan mengirimkan 62 unit pesawat terbang CN235, baik dalam negeri maupun luar negeri.

PTDI sudah mengekspor sebanyak 35 unit pesawat terbang CN235 kepada pemesannya di luar negeri, yaitu Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Malaysia, Korea Selatan, Thailand dan Brunei Darussalam. Sedangkan pelanggan dalam negeri adalah TNI AU, TNI AL dan Merpati Nusantara Airlines. (drk/drk)

  detik  

Heli AW 101 Bukan untuk Kepresidenan

✈ Untuk Militer dan SAR Terlihat helikopter tersebut telah dicat dengan warna loreng TNI dan diberi lambang TNI. [www.rotorblur.co.uk]

Pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 awalnya ditujukan untuk kepentingan kepresidenan. Namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolaknya karena merasa saat itu heli yang dipakainya, yaitu Super Puma, masih laik.

TNI Angkatan Udara (AU) yang mengajukan pembelian heli itu lalu merevisinya untuk kepentingan militer dan diajukan kembali. Menurut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) Jemi Trisonjaya, anggaran untuk pembelian heli itu sudah turun sehingga tidak ada masalah lagi yang harus diperdebatkan.

"Lo kita kan menunda membeli pesawat VVIP (very very importan person). Nah, kita kan revisi kebutuhannya itu untuk membeli pesawat militer. Nah, militer sudah kita ajukan ke Kemenhan (Kementerian Pertahanan), makanya prosedur itu sudah kita lewati kemudian kenapa bintang dicabut dan itu sudah pasti penggunaannya pesawat itu," ucap Jemi saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/12/2016).

"Kebutuhan heli ini juga multifungsi, bisa untuk SAR, untuk angkut berat, untuk evakuasi, untuk rumah sakit mobile, begitu, kan? Jadi penggunaannya itu memang kita butuhkan untuk Angkatan Udara, yang selama ini kita melaksanakan SAR itu dengan pesawat-pesawat yang sangat terbatas," sambung Jemi.

Kemudian, Jemi juga mengatakan bahwa pengajuan anggaran pembelian heli itu untuk tahun ini. Dengan demikian, menurut Jemi, pada tahun ini pembelian heli itu harus segera diproses.

"Itu sebenarnya pengajuannya dari tahun 2015 ya, prosesnya gitu. Kemudian keluarnya tahun 2016. Anggaran ini kan harus dalam tahun anggaran sehingga dalam tahun ini harus segera diproses," ucap Jemi.

Pada 23 Oktober 2015, saat itu Marsma Dwi Badarmanto, yang menjabat sebagai Kadispen TNI AU, menyampaikan tentang peremajaan helikopter kepresidenan yang sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk dalam rencana strategis (renstra) II TNI AU tahun 2015-2019. Dalam renstra, pilihan TNI AU untuk mengganti Super Puma yang diproduksi tahun 1980 itu jatuh pada AW 101. Heli tersebut tidak spesifik diperuntukkan bagi Presiden Jokowi, namun juga bagi pejabat VVIP, termasuk wakil presiden dan tamu kenegaraan.

Alasan TNI AU memilih AW 101 adalah heli tersebut dinilai yang paling mumpuni untuk menunjang kepentingan VVIP. Heli yang akan dibeli TNI AU ini disebut Dwi juga antipeluru. Selain itu, heli baru untuk VVIP tersebut juga dilengkapi dengan bantalan udara yang dapat mengembang seperti kantong udara jika terjadi benturan.

AW 101 dipilih juga karena dapat dipasangi pelampung sehingga heli dapat mendarat dan mengapung di perairan dalam keadaan darurat. Pelat-pelat baja tahan peluru pada heli ini juga bisa dipasangkan pada helikopter lain sesuai keperluan. (dhn/fjp)

 Perbandingan Apple to Jambu 

Komisi I DPR pernah mengkritik rencana pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI Angkatan Udara (AU) karena dianggap menyalahi undang-undang (UU). TNI AU pun memberikan tanggapan.

"Begini, heli yang kita ajukan itu sudah sesuai dengan spek-spek (spesifikasi-spesifikasi) yang kita butuhkan. Ya, kita jangan disamakan heli Cougar 725 (Super Puma EC725) dengan heli yang kita butuhkan," kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsekal Pertama (Marsma) Jemi Trisonjaya saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/12/2016).

Pada 30 November 2015, anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyebut pembelian heli AW 101 menyalahi UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Hasanuddin menyebut PT Dirgantara Indonesia (DI) sudah mampu memproduksi helikopter untuk VVIP dan kepresidenan, yakni Super Puma E225. PT DI pun sudah menyiapkan helikopter jenis baru, yakni Super Puma EC725.

"Di situ disebutkan dilarang impor alat utama sistem persenjataan (alutsista) bila di dalam negeri sudah mampu memproduksi," kata Hasanuddin saat itu.

Jemi pun menyebut bahwa perbandingan yang disampaikan Komisi I DPR itu tidak sesuai. Menurut Jemi, heli AW 101 tidak bisa dibandingkan dengan Super Puma EC725.

"Ya jelas beda kemampuannya. Kemudian untuk penumpangnya, misalkan heli AW 101 muat untuk 45 orang tanpa tempat duduk, kemudian 30 untuk tempat duduk. Puma kan hanya 25 orang. Jangkauannya jauh. Tidak bisa dibandingkan. Kalau mau dibandingkan itu apple to apple. Jangan dibandingkan apple to jambu gitu," ujar Jemi dengan sedikit bercanda.

Sebelumnya, Jemi menyampaikan pembelian heli AW 101 itu dilakukan karena anggaran telah disetujui. Jadi, Jemi tidak sepakat apabila pembelian itu dianggap tidak mematuhi perintah Presiden Jokowi yang kala itu memang pernah menolak pembelian heli tersebut.

"Bahwa TNI AU tidak mungkin membeli pesawat sendiri tanpa ada persetujuan dari pemerintah. Anggaran itu keluar kan dari Kementerian Keuangan. Bintang dicopot itu pasti sudah ada persetujuan dari beberapa stakeholder. Nah, itu saja penjelasan dari kita. Jadi enggak mungkin kita mengadakan pesawat sendiri sebenarnya kalau misalkan tidak ada persetujuan," kata Jemi.

Maksud 'bintang dicopot' yang disampaikan Jemi adalah daftar pembelian yang disetujui sehingga 'tanda bintang' itu dicopot dari daftar tersebut. Jemi kembali menegaskan bahwa anggaran yang turun itu pasti untuk pembelian yang telah diajukan sebelumnya, yaitu untuk pembelian heli AW 101 tersebut. (dhn/tor)

  detik  

TNI AU Tetap Beli Heli AgustaWestland 101

Helikopter AW 101 pesanan TNI AU tengah menjalani tes awal penerbangan di divisi helikopter Leonardo-Finmecanicca di Yeovil, Inggris, pekan lalu. Terlihat helikopter tersebut telah dicat dengan warna loreng TNI dan diberi lambang TNI. [Rich Pittman]

Harian Kompas hari ini, Selasa (27/12/2016), mengangkat headline di halaman 1 terkait pembelian helikopter TNI Angkatan Udara. Diberitakan, TNI AU tetap membeli helikopter AgustaWestland 101 (AW 101), meski pernah mendapat penolakan Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 silam.

Menurut Kepala Staf TNI AU Marsekal Agus Supriatna, pembelian helikopter tetap dilakukan karena Presiden Jokowi sebelumnya menolak pembelian helikopter AW 101 untuk VVIP.

"Yang ditolak itu untuk VVIP. Ini untuk pasukan dan SAR tempur, sesuai kajian TNI AU," kata Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Agus Supriatna, Senin (26/12), di Jakarta, dikutip dari harian Kompas yang terbit hari ini, Selasa (27/12/2016).

Foto mengenai helikopter AW 101 yang menggunakan lambang TNI AU sudah beredar di sejumlah situs, seperti www.rotorblur.co.uk.

Dalam foto itu terlihat AW 101 sedang terbang uji coba (maiden flight), disertai caption yang menyebut heli telah dibeli TNI AU.

Fotografer Rich Pittman yang menjepret foto itu juga menyatakan bahwa foto heli AW 101 yang dibeli TNI AU diambil di pusat pabriknya di Yeofil, Inggris, pada 19 Desember 2016.

Menurut Pittman dalam tulisannya, heli itu sebelumnya akan dibeli oleh India. Namun, pembelian dibatalkan karena ada kasus korupsi.

Namun, kabar tersebut kemudian dibantah oleh KSAU.

"Heli ini bukan bekas dari India. Ini kami pesan dari awal dan dikerjakan tiga shift dengan pengawasan TNI AU sejak awal," kata Agus.

Presiden Jokowi sebelumnya menolak pembelian heli angkut VVIP AW 101 buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu karena dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu heli AW 101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer.

 Diangggap langgar UU 
Namun, rencana pembelian itu mendapat penolakan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan alasan melanggar Undang-Undang Industri Pertahanan.

Menurut Ketua Bidang Perencanaan Tim KKIP Muhammad Said Didu, proses pembelian heli AW 101 melanggar Pasal 43 yang menyebutkan bahwa pengguna, dalam hal ini TNI AU, wajib menggunakan produksi industri pertahanan dalam negeri apabila suatu alat pertahanan-keamanan telah diproduksi di Indonesia.

Jika industri pertahanan dalam negeri tidak bisa memenuhi, TNI AU bisa mengusulkan ke KKIP untuk menggunakan produk luar negeri dengan mekanisme antarpemerintah (G to G) atau pemerintah dengan pabrik.

"Informasi yang kami dapatkan, pembelian AW 101 dilakukan lewat agen. Ini saja sudah melanggar," kata Said, dikutip dari Harian Kompas.

UU Industri Pertahanan juga menyebutkan, pengadaan alat pertahanan keamanan dari luar negeri harus memenuhi sejumlah syarat dalam perjanjian jual beli, seperti kewajiban adanya transfer teknologi, kandungan lokal paling rendah 85 persen, hingga imbal dagang.

Ketentuan yang disebut ofset dalam industri pertahanan ini harus dipatuhi pengguna (TNI) di bawah persetujuan KKIP.

Said mengatakan, walau pernah diadakan pertemuan antara KKIP dan TNI AU, belum ada kesepakatan, apalagi rincian, pembicaraan tentang ofsetnya.

Ia menengarai, dari proses pembelian yang berubah-ubah, awalnya heli VVIP lalu menjadi heli militer, ada siasat untuk menghindari kepatuhan terhadap UU Industri Pertahanan.

Ia berharap semua pihak mematuhi undang-undang yang bertujuan untuk strategi kemajuan bangsa menguasai teknologi dan kemandirian pertahanan itu. (EDN)

  Kompas  

Minggu, 25 Desember 2016

Catatan Tutup Tahun Kemaritiman Kita

Ilustrasi Bakamla [GM]

Tahun 2016 hanya tinggal beberapa hari saja. Saatnya jeda sejenak, melihat ke belakang, dan bertanya: bagaimanakah dunia kemaritiman nasional menapaki 365 hari sepanjang tahun ini?

Lumayan terkejut. Itulah barangkali catatan yang bisa dituliskan untuk kemaritiman nasional kita. Kita tentu terkejut dengan kasus yang terjadi di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Bak menyiramkan bensin ke kobaran api, kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Bakamla menjadi peneguhan bahwa laut merupakan lahan yang amat basah untuk korupsi dan tindak kejahatan lainnya.

Dalam OTT kemaritiman sebelumnya jumlah uang yang berhasil digerebek terhitung kecil, berkisar puluhan juta saja, namun kasus Bakamla jumlahnya terbilang fantastis, menyundul Rp 2 miliar.

Tak hanya itu. Karena Bakamla merupakan salah satu elemen dari Satgas 115 pemberantasan "illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing", apa yang terjadi di kantor pusatnya jelas-jelas merupakan tamparan keras.

Ia yang seharusnya menjadi sapu untuk bersih-bersih sampah atau kotoran, alih-alih menjadi sampahnya. Singkat cerita, korupsi Bakamla boleh dibilang kasus kejahatan maritim besar, jika tidak mau disebut terbesar, di era Poros Maritim Dunia saat ini.

Desakan agar lembaga tersebut dibubarkan akhirnya muncul ke permukaan. Ada yang disuarakan oleh legislator, ada pula yang dikemukakan oleh kalangan pengamat dengan segala argumentasinya.

Tentu ada pula pihak yang ingin Bakamla dipertahankan. Mereka beranggapan praktik korupsi dijalankan oleh oknum, bukan merupakan kebijakan kelembagaan. Mencermati pemberitaan media terkait korupsi Bakamla, keberadaan dua kubu ini dapat terlihat cukup jelas.

Bagaimanakah kasus korupsi Bakamla harus dimaknai? Di manakah akar persoalannya, apakah ia lebih merupakan aksi individual atau ada celah institusional yang memungkinkan praktik pelanggaran itu terjadi?

 Perjalanan Bakamla

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan kelanjutan dari Badan Koordinasi Keamanan Laut alias Bakorkamla. Bakamla lahir sejurus diundangkannya Undang-Undang No. 32/2014 tentang Kelautan yang disahkan oleh DPR RI periode 2009-2014 menjelang mereka purna tugas.

Undang-undang tersebut merupakan inisiatif dari pihak DPR RI, bekerja sama dengan DPD RI yang menyiapkan draft atau rancangannya.

UU itu sebenarnya mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh UU yang lain, sehingga akhirnya tak terhindarkan bahwa ia hanya membahas isu-isu non-teknis seperti nilai, direktif/arahan atau yang lain.

Tiba-tiba, munculah pasal-pasal tentang Bakamla. Mereka sepertinya hanya menyempil dan nampaknya dimasukkan pada detik-detik terakhir proses drafting. Memang seperti itulah kenyataannya.

Bakamla menemplok di UU Kelautan, sebab sebelumnya sudah kecewa terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) "Coast Guard" yang diajukan oleh Kemhub, menindaklanjuti amanat UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

Menurut penjelasan UU Pelayaran 2008, pendirian "coast guard" atau penjagaan laut dan pantai adalah dengan memberdayakan Bakorkamla dan menguatkan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), sebuah unit Kemhub yang membidangi keselamatan dan keamanan di laut.

Informasi yang ada mengungkapkan, RPP Coast Guard versi terakhir -- ada tiga versi sebelumnya -- sudah tidak lagi melibatkan Bakorkamla sebagai salah satu elemen pendiri penjaga laut dan pantai Indonesia.

Patah arang, Bakorkamla merapat ke Senayan yang saat itu tengah membahas RUU Kelautan. Publik tahu bagaimana akhirnya cerita perjuangan Bakorkamla itu.

Setelah RUU Kelautan diundangkan, eksistensi Bakamla hanya diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 178/2014, dan tidak ada Peraturan Pemerintah atau PP yang berstatus lebih tinggi dan kuat dibanding Perpres.

Inilah salah satu sebab mengapa seluruh pejabat eselon satu masih berstatus Plt -- pelaksana tugas. Hingga hari ini, tidak terdengar KKP selaku "leading agency" UU Kelautan membahas PP yang diamanatkannya.

Kendati badan baru, Bakamla menyerap hampir seluruh nilai kelembagaan (corporate values) yang melekat pada pendahulunya, seperti perilaku militeristik misalnya.

Adapun nilai ini diserap dari instansi kepada mana Bakamla menginduk, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Di sini berkumpul para tentara dan polisi, sehingga atmosfer yang terhirup pun "rasa tentara". Belum berkembang nilai-nilai yang khas Bakamla.

 Ambisi Besar

Bakamla juga meneruskan saja program yang dirancang Bakorkamla. Proyek surveillance yang akhirnya membelit Deputi Informasi, Hukum dan Kerja sama Bakamla, ESH, merupakan kelanjutan dari program monitoring pendahulunya yang sudah membangun beberapa stasiun pemantau di beberapa provinsi. Bakamla juga sudah, tengah, dan akan membangun armada kapal patroli.

Di sisi lain, proyek merupakan hal yang lazim, sehingga tidak ada masalah dengan proyek-proyek Bakamla. Hanya saja, kedua proyek tersebut tergolong ambisius karena APBN yang ada sangat ketat.

Di samping itu, proyek-proyek itu sepertinya tidak berkoordinasi dengan pihak yang bisa terlibat dalam perencanaan proyek nasional seperti Bappenas, Kemenkeu dan Banggar DPR RI.

Ketiadaan koordinasi itu terasa sedikit mengganggu karena yang diadakan Bakamla (satelit dan kapal patroli) sudah dimiliki oleh instansi bahkan dengan spesifikasinya yang lebih tinggi.

Lebih dari itu, untuk apa Bakorkamla/Bakamla yang memiliki tugas mengkoordinasi harus memiliki aset? Bukankah mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh instansi yang ada dalam lingkup koordinasi mereka?

Ada kemubaziran di sini. Rasanya korupsi di Bakamla yang terjadi di penghujung tahun 2016 ini bukan semata-mata soal kerakusan personal. Ada masalah tata kelola yang tidak tepat yang membuat pegawainya lincah memanfaatkan kesempatan.

Dari sana pulalah barangkali upaya membenahi Bakamla bisa dimulai. Dimulai dari pembenahan kelembagaan.

Alangkah lebih baiknya Bakamla menjadi lembaga koordinasi yang menyinergikan berbagai instansi yang sudah ada lebih dahulu di laut.

Ia tidak perlu aset untuk itu, tetapi cukup berkomunikasi yang intensif dengan mitranya. Sejak menjadi Bakamla, lembaga ini menjadi sangat aktif melakukan patroli; sepertinya "berlomba" dengan instansi dalam lingkup koordinasinya.

Pilihan kedua ini jelas akan menimbulkan kemarahan dari pegawai Bakamla dan akan dianggap tidak mendukung Poros Maritim Dunia mengingat Bakamla dianggap sebagai wujud dari visi poros dimaksud.

Pilihan itu adalah Bakamla dibubarkan dan pemerintah dapat mendirikan "coast guard" sebagai gantinya.

*Penulis, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) (A015/S025)
 

  Antara  

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More